PKS Desak Pemerintah Harus Lindungi Rakyat dari Efek Kenaikan Pajak hingga BBM
Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mendesak pemerintah harus melindungi rakyat dari efek kenaikan pajak hingga bahan bakar minyak . Hal tersebut sangat berdampak pada daya beli.
Anis menjelaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak gegabah ketika memutuskan menaikan harga BBM apalagi menghapus premium yang banyak digunakan oleh angkutan kota dan ojek. Menurut Anis, Indonesia memiliki keunikan. Berbagai komoditas daging ayam, bawang putih, cabai, gula, minyak goreng, daging sapi, telur, hingga tepung terigu rutin mengalami kenaikan pada bulan Ramadan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Beri BLT Minyak Goreng, Ini Tanggapan Politisi PKS Dapil SumbarAnggota DPR RI asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina menanggapi pemerintah yang mengumumkan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,5 juta keluarga.
Read more »
Kelompok Cipayung Plus Turun ke Jalan, Tuntut Pemerintah Turunkan Harga BBMMahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus sudah mulai turun ke jalan melakukan unjuk rasa di Kawasan Monas, Jakarta pada Jumat (8/4).
Read more »
PKS Minta Jokowi Sanksi Luhut terkait Perpanjangan Masa Jabatan PresidenPresiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju berhenti berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024, termasuk masa jabatan presiden...
Read more »
PKS Yakin Anies Tak Ingin Jabatan Gubernur DKI DiperpanjangWarga Jakarta meminta masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI diperpanjang. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meyakini perpanjangan bukan keinginan Anies.
Read more »
PPN hingga Harga BBM Naik, Siap-siap Inflasi Ikut TerkerekBPS Sebut kenaikan PPN hingga harga BBM bakal kerek Inflasi April 2022.
Read more »
Jokowi Minta Ketersediaan Pangan dan BBM Terjaga Saat Mudik Lebaran |Republika OnlinePresiden RI Joko Widodo menyetujui pelaksanaan mudik tahun 2022.
Read more »