Anggota DPRD DKI menilai pengadaan mobil listrik oleh Pemprov DKI tak kurangi macet. Pj Gubernur DKI mengatakan mengurangi kemacetan butuh waktu.
oleh Pemprov DKI tak mengurangi macet. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan mengurangi kemacetan membutuhkan waktu.
Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti rencana pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI untuk kendaraan dinas pejabat. Menurut Gilbert, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak. Gilbert mengatakan pemeliharaan kendaraan listrik mahal. Apalagi, katanya, jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total.tidak polusi tapi kalau rusak kan juga rusak total. Nggak jelas, belum jelas kan," ucapnya.Gilbert menyebut pengadaan mobil listrik bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Dia heran mengapa bukan transportasi publik yang dipercepat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Tanah Pulogebang, KPK Panggil 3 Eks Anggota DPRD DKI JakartaKPK panggil tiga orang anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 terkait perkara pengadaan tanah di kelurahan Pulogebang pada 2018-2019
Read more »
KPK Panggil 3 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam Kasus Tanah Pulo GebangSebanyak 3 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-20019 dipanggil KPK terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang.
Read more »
DPRD Buleleng Konsultasi Kehumasan & E-Katalog Ke DPRD BanyuwangiDPRD Buleleng, Bali, lakukan koordinasi & konsultasi tentang kehumasan dan penerapan E-Katalog ke DPRD Banyuwangi, Jawa Timur
Read more »
DKI Akan Beli Mobil Dinas Listrik, DPRD Minta Mobil Eksisting DilelangPerawatan kendaraan-kendaraan dinas seringkali memakan anggaran yang besar.
Read more »
DKI Siapkan Mobil Dinas Listrik buat Gubernur Hingga Dinas, Harga per Unit Rp800 Juta | merdeka.comPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pengadaan sebanyak 21 mobil dinas bertenaga listrik pada 2023. Saat ini sedang disusun revisi peraturan kepala daerah (perkada) terkait kendaraan dinas operasional.
Read more »