Mahfud MD menyebut hal yang bisa diperdebatkan dari Perpu Cipta Kerja adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md senang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja. Namun, Mahfud menyebut yang bisa diperdebatkan dari beleid tersebut adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.Sebab, kata Mahfud, Mahkamah Konstitusi pun sudah menyatakan prosedur penerbitan Perpu Cipta Kerja tak menyalahi aturan.
Jokowi singgung perang Rusia-Ukraina alasan terbitnya Perpu Cipta KerjaSebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2022. Namun, setahun kemudian Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang membatalkan putusan MK itu. Jokowi menyebut alasannya menerbitkan Perpu tersebut karena melihat kondisi global yang tidak menentu akibat perang antara Rusia-Ukraina.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kritik Perpu Cipta Kerja, AHY: Hukum bukan untuk Kepentingan Elit PolitikAHY menegaskan bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja ini adalah kelanjutan dari proses legislasi yang tidak aspiratif dan tidak partisipatif. Korbannya ialah demokrasi.
Read more »
Tolak Isi Perpu Cipta Kerja Soal Penentuan Upah, Partai Buruh Soroti 4 PoinPartai Buruh menolak isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Perpu Cipta Kerja Sebut Formula Upah Bisa Diubah Tiba-tiba, Partai Buruh: Seenaknya SajaPresiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak dan tidak menyetujui isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh: Outsourcing Tidak Dibatasi, Perbudakan ModernPartai Buruh menolak aturan soal tenaga alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Jokowi Anggap Pro Kontra Perpu Cipta Kerja Hal BiasaPresiden Jokowi mengklaim bisa menjelaskan terbitnya Perpu Cipta Kerja. Menurut dia, polemik biasa.
Read more »
Perpu Cipta Kerja Atur Lagi Soal Outsourcing, Begini Isinya!Perpu Cipta Kerja yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun lalu menghidupkan kembali ketentuan penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing.
Read more »