Menkumham Yasonna Laoly mengklaim pemerintah sejatinya telah mendengar aspirasi masyarakat dalam penerbitan UU maupun Perpu Cipta Kerja.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut kritik masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ata Perpu Cipta Kerja sebagai suatu hal yang wajar. Ia mengatakan tentu suatu kebijakan tidak dapat memenuhi 100 persen aspirasi masyarakat.Namun demikian, Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sejatinya telah melakukan upaya mendengar aspirasi masyarakat.
Prognosisnya bisa resesi dunia dan bisa segala macam ini itu,' ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan.Pemerintah mengharapkan dengan adanya Perpu Cipta Kerja sebagai upaya pemulihan dari upaya resesi global. Yasonna menyebut dengan adanya Perpu ini maka UMKM akan lebih tahan dari kondisi ketidakpastian ekonomi dunia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pro Kontra Perpu Cipta Kerja, Apa Syarat Presiden Mengeluarkan Perpu?Ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Apa saja?
Read more »
Perpu Cipta Kerja Disebut Buka Peluang Pemakzulan, Anggota DPR: Tidak AkanPolitikus Partai Demokrat Santoso mengatakan pemakzulan terhadap Jokowi tak bisa terjadi karena Perpu Cipta Kerja. Koalisi gemuk dukung Jokowi.
Read more »
Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik KetatanegaraanEks Ketua MK Hamdan Zoelva turut mengkritik dalih 'kegentingan memaksa' yang digunakan Jokowi untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
Read more »
Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif KekuasaanEks Komisioner KPK Bambang Widjojanto menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja semakin menegaskan wajah otoritarianisme penguasa, termasuk perilaku koruptif.
Read more »
Kadin: Perpu Cipta Kerja Menentukan Dunia Usaha dan InvestasiKetua Umum Kadin Arsjad Rasjid menanggapi soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan.
Read more »
AHY Kritik Perpu Cipta Kerja: Lagi-lagi Esensi Demokrasi DiacuhkanKetua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengkritik Perpu Cipta Kerja. Ia menilai omnibus law itu tidak sesuai dengan Amar Putusan MK yang mengamanatkan pelibatan masyarakat
Read more »