Perppu Cipta Kerja memberi wewenang pemerintah pusat atau Kemenaker untuk menetapkan upah minimun pada daerah yang terjadi bencana.
Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri membantah informasi yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengembalikan kuasa kepada pemerintah pusat atau Kemenaker untuk menetapkan upah minimum di semua daerah.
Indah menjelaskan, kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda, dalam hal terjadi keadaan tertentu.Kemenaker: Perppu Cipta Kerja Lindungi Pekerja Alih Daya Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah, guna mengantisipasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha.
Misalnya dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh presiden, kondisi luar biasa perekonomian global dan/nasional seperti bencana non alam pandemi.Airlangga: Perppu Cipta Kerja Beri Kepastian Dunia Usaha "Jadi tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa Perppu Cipta Kerja ini mengembalikan kuasa kepada pemerintah pusat atau Kemenaker untuk menetapkan upah semua daerah di Indonesia, itu tidak benar.
Indah menambahkan, Perppu Cipa Kerja ini juga menegaskan syarat penetapan upah minimum kabupaten/kota . UMK dapat ditetapkan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi.Perppu Cipta Kerja Upaya Pemerintah Cegah Stagflasi "Untuk formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah,” jelas Indah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ini Jawaban Hilangnya Pasal Cuti Haid & Hamil di dalam Perppu CiptakerPerppu Cipta Kerja terus menuai polemik pro dan kontra. Salah satunya pada tidak adanya pasal yang mengatur cuti haid hingga pekerja yang hamil.
Read more »
Menaker Tegaskan Perppu Cipta Kerja Untuk Lindungi Pekerja, Ini PenjelasannyaDalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perppu i jenis pekerjaan alih daya dibatasi.
Read more »
Menaker Tegaskan Perppu Cipta Kerja Lindungi PekerjaMenaker Ida Fauziyah mengatakan Perppu Cipta Kerja merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja.
Read more »
Wapres Tegaskan Perppu Cipta Kerja untuk Jaga Stabilitas EkonomiWapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk menjaga...
Read more »
Dasco Tegaskan tak Ada Alasan Memakzulkan Jokowi Lewat Perppu Cipta Kerja |Republika OnlineDPR akan membahas Perppu Cipta Kerja usai pembukaan masa sidang mendatang.
Read more »
Menkumham Tegaskan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Sesuai ProsedurMenkumham Yasonna H Laoly menegaskan tidak ada prosedur atau aturan yang dilanggar dalam proses penerbitan Perppu Cipta Kerja atau Perppu Ciptaker.
Read more »