Menurut Prof Nindyo Pramono, Perppu Cipta Kerja dapat menunjang iklim investasi di Indonesia yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara lain.
Yogyakarta, Beritasatu.com - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting. Pasalnya, beleid tersebut dinilai dapat menunjang iklim investasi di Indonesia yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan Vietnam.
Pemerhati Hukum Bisnis Universitas Gajah Mada Prof Nindyo Pramono mengatakan, penerbitan Perppu Cipta Kerja akan berdampak positif bagi iklim investasi di Indonesia. Advertisement "Kita sudah sering mendapatkan kritikan dari negara-negara calon investor. Indonesia ini masih kuat ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan soal perizinan, yang berkaitan dengan tumpang tindih aturan. Kondisi itu harus diakui tidak menarik untuk iklim investasi,” kata Nindyo kepada tim liputan BTV, di Yogyakarta, Selasa .
"Undang-undang itu ada tumpang tindih dan benturan. Bahkan, ada yang sudah diatur di satu undang-undang masih diatur juga di undang-undang lainnya, dan terus begitu. Hal ini tidak menarik bagi investasi, karena investasi membutuhkan kepastian berusaha maupun kepastian hukum,” lanjut Nindyo.
"Harus kita akui, soal perizinan menjadi kritikan dari banyak orang. Satu diantaranya oleh investor. Sekalipun data Bank Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia telah mengalami peningkatan, namun tetap masih kalah dengan negara tetangga. Contohnya, Vietnam dan ,Thailand yang dulu banyak belajar dengan kita, sekarang mereka sudah menyalip,” pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini Peraturan ...
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perppu Cipta Kerja Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk RIAspek Indonesia menyoroti Perppu Cipta Kerja yang dinilai memberikan banyak kemudahan tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk ke Indonesia.
Read more »
Perppu Cipta Kerja Disebut Legalkan Kembali Perbudakan Modern | merdeka.comKetua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melegalkan kembali perbudakan modern bagi pekerja/buruh.
Read more »
KSPI Tuding Perppu Cipta Kerja Legalkan Perbudakan Modern BuruhKSPI menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja melegalkan kembali perbudakan modern bagi pekerja/buruh.
Read more »
Partai Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja: Negara Kok Jadi Agen Outsourcing?'Dalam Perppu, outsourcing boleh. Dan anehnya nanti yang menentukan boleh mana boleh tidak outsourcing, negara! Lha negara kok jadi agen outsourcing?'
Read more »
Perppu Cipta Kerja Hapus Lembaga Konsultan Amdal Lalu LintasPerppu Cipta Kerja menuai pro-kontra. Salah satunya lantaran perppu tersebut menghapus perihal lembaga konsultan dengan ahli bersertifikat.
Read more »
Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Menilai Perppu Cipta Kerja Tak MendesakPenilaian itu bukan tanpa alasan. Saat ini, kondisi Indonesia tidak mengalami situasi darurat sehingga perlu diterbitkan perppu.
Read more »