Saya rasa itu pernyataan yang terlalu tergesa-gesa. Jadi seolah dia juga ingin pemilu ditunda seolah ingin mengkonfirmasi punya rencana menunda pemilu
PERNYATAAN Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyatakan pertaruhan Perppu Pemilu dengan penundaan pemilu dinilai peneliti Formappi Lucius Karus terlalu tergesa. Bahkan dengan pertanyaan tersebut seolah mengkonfirmasi adanya agenda atau tujuan mewujudkan penundaan pemilu.
Pembuatan regulasi melalui DPR masih mungkin dilakukan bukan dengan mengeluarkan pilihan menunda pemilu. Dia tidak menampik antara potensi praktek tukar guling atau transaksional Perppu Pemilu dan Perppu Ciptaker.“Kenapa tidak merevisi UU Pemilu yang mengatur DOB. Perppu itu bisa ditransaksikan antara Perppu ciptaker maka kenapa itu diundur pembahasan Perppu Pemilu dan Ciptaker, mungkin belum ada titik temunya,” ungkapnya.
Perppu tersebut sejatinya untuk mengakomodasi pelaksanaan pemilu di ibu kota negara dan di empat daerah otonomi baru . Adapun keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. "Berarti satu pun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD di empat DOB baru. Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada, berarti pemilunya ditunda," ucap Tito.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tito Karnavian: Apabila Perppu Pemilu Ditolak, Tak Ada Peserta Maka Pemilu DitundaTito juga memaparkan urgensinya penerbitan Perppu Pemilu yakni salah satunya terkait pembentukan 4 daerah otonom baru (DOB) di Indonesia.
Read more »
Airlangga Percayakan Langkah Banding KPU Terkait Putusan Penundaan PemiluKetua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyerahkan sepenuhnya ke KPU RI yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, soal penundaan pemilu
Read more »
Yusril: Hanya MPR yang Punya Wewenang untuk Penundaan Pemilu 2024Yusril Ihza Mahendra menegaskan hanya lembaga MPR yang memiliki wewenang untuk memutuskan penundaan Pemilu 2024.
Read more »
DPR Berjanji Mengawal Isu Penundaan PemiluDPR memberi perhatian serius pada upaya hukum terhadap putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Memasuki masa persidangan IV 2022/2023 ini, DPR juga akan menetapkan Perppu Pemilu menjadi undang-undang. Polhuk AdadiKompas
Read more »
Anak Buah AHY Sebut Penundaan Pemilu Aib Presiden JokowiKoordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan penundaan pemilu akan menjadi aib Pemerintahan Jokowi
Read more »
AHY: Penundaan Pemilu akan Timbulkan Kekacauan |Republika OnlineAHY sebut semakin dekat pemilu, kian banyak gangguan dan tantangan.
Read more »