Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih meminta MK memberikan peringatan kepada KPU soal aturan mantan terpidana korupsi boleh nyaleg tanpa jeda 5 tahun.
adalah perlawanan terhadap putusan MK. Diketahui, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan 11 Tahun 2023 mengatur mantan terpidana korupsi yang sudah menyelesaikan masa hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik bisa menjadi calon anggota legislatif tanpa harus menunggu masa jeda 5 tahun usai bebas.
"Itu sama sekali tidak ada dalam putusan MK dan karena ada peraturan KPU itu, untuk beberapa orang yang berstatus mantan terpidana, belum selesai masa jedanya 5 tahun sekarang sudah bisa mencalonkan diri sebagai caleg," lanjutnya. Fadli mengatakan MK meminta penjelasan tertulis terkait masalah yang terjadi. Dia mengatakan pihaknya siap mengirimkan penjelasan kepada MK.
"MK tadi mengatakan meminta kepada kami untuk mengirimkan detail situasi dan ketentuan yang bermasalah tersebut kepada ketua MK dalam bentuk tertulis dan nanti responsnya akan disiapkan oleh kemitraan mahkamah kepada KPU," ujarnya.Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan hasil audiensi akan disampaikan kepada Ketua MK. Dia mengatakan MK juga mempersilakan jika Perludem dkk ingin mengajukan gugatan.
"Sejauh ini kami akan laporkan dulu hasil audiensi ini kepada ketua MK untuk apa yang kemudian harus kita lakukan. Kalau terkait uji materi ya terserah teman-teman koalisi apakah mau diuji kembali atau seperti apa. Itu terserah mereka kalau ada memang uji materi lagi MK akan memproses," ujarnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Koalisi Sipil Gelar Aksi Teatrikal di Depan KPU, Kritik soal PKPU yang Dinilai ProblematikKoalisi Kawal Pemilu Berintegritas menggelar aksi teatrikal di depan Kantor KPU. Mereka mengkritik PKPU yang dinilai problematik
Read more »
Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber SumbanganKata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan TempoNasional
Read more »
Koalisi Masyarakat Desak Jokowi Tetap Lakukan Seleksi Pimpinan KPKPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Read more »
Dua Warga Sipil Tewas Akibat Serangan Rudal Rusia di Kota DniproSetidaknya dua orang tewas akibat serangan rudal Rusia ke sebuah klinik medis di Kota Dnipro, Ukraina Timur.
Read more »
Penyelamatan Pilot Susi Air Terkendala KKB Menyamar Warga SipilSalah satu kendala penyelamatan pilot Susi Air adalah banyak KKB yang menyamar dan bercampur dengan warga sipil di pedalaman Papua. Satuan Tugas (Satgas) TNI-Polri...
Read more »