KPU menegaskan UU Pemilu tidak mengenal kata penundaan pemilu usai putusan PN Jakpus, namun hanya ada pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
"Penyelenggaraan pemilu di setiap 5 tahunnya itu tidak sekedar ada di dalam UU Pemilu dalam hal ini Pasal 167 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017, tetapi ada dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, artinya penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahunnya adalah perintah konstitusi, dan kita ketahui konstitusi bisa berubah kalau diamandemen," ujarnya.
1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu, Perludem: Itu Melanggar KonstitusiAnggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menanggapi putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.
Read more »
KPU Tak Mau Jalankan Perintah Pengadilan Tunda Pemilu 2024KPU tak mau menjalankan putusan PN Jakarta Pusat yang sebelumnya memerintahkan untuk menunda Pemilu 224.
Read more »
Profil Partai Prima, Penggugat KPU hingga Muncul Perintah Pemilu 2024 DitundaPolemik penundaan Pemilu 2024 diawali dengan gugatan yang dilayangkan Partai Prima ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Read more »
Pakar Tegaskan Konstitusi dan Undang-Undang Tak Buka Ruang Pemilu DitundaPakar hukum tata negara mengingatkan konstitusi maupun Undang-Undang Pemilu tidak membuka ruang pemilu ditunda.
Read more »
Keras Banget Pernyataan Ahmad Doli Terhadap Perintah PN Tunda PemiluKeras banget pernyataan Ahmad Doli Kurnia terhadap perintah PN Jakpus terhadap KPU untuk menunda pemilu.
Read more »
Tetap Jalankan Pemilu 2024, Ketua KPU: Dasar Hukum Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Masih SahKPU tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara gugatan Partai Prima.
Read more »