Pemerintah berencana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok atau sembako.
Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, pun angkat suara mengenai rencana tersebut.
"Pemerintah, diwakili Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, di berbagai kesempatan menegaskan bahwa rancangan ini perlu disiapkan dan didiskusikan di saat pandemi, justru karena kita bersiap. Bukan berarti akan serta merta diterapkan di saat pandemi. Ini poin penting: timing," jelasnya. Dijelaskannya, saat ini banyak negara berpikir melakukan optimalisasi pajak untuk keberlanjutan. Misalnya, Inggris yang juga berencana menaikan tarif PPh Badan dari 19 persen menjadi 23 persen.
"Lugasnya, karena pandemi ini pengeluaran meningkat cukup tajam. Di sisi lain penerimaan tersendat. Mumpung pandemi dan pajak diarahkan sebagai stimulus, kita paralel pikirkan desain dan konsolidasi kebijakan yang menjamin sustainabilitas di masa mendatang. Pasca pandemi tentu saja," ungkapnya. "Saking baiknya, bahkan banyak barang dan jasa dikecualikan atau mendapat fasilitas tanpa dipertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi. Baik beras, minyak goreng, atau jasa kesehatan dan pendidikan, misalnya. Apapun jenis dan harganya, semua bebas!," twit Yustinus.
"Ini adil bukan? Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong," tulisnya.Oleh karena itu, saat ini dinilai waktu yang tepat untuk merancang dan memikirkan soal tarif pajak.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DJP Siap Cek Klaim Pajak Yusuf Mansur Rp200 Juta per HariDirektorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengecek klaim Yusuf Mansur terkait pembayaran pajak Rp100 juta hingga Rp200 juta per hari.
Read more »
KPK Telusuri Aliran Suap dari 5 Pegawai Bank Panin untuk Pejabat Ditjen PajakLima pegawai Bank Panin diduga terkait dalam kasus dugaan suap terhadap pejabat Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan. Kasussuappajak
Read more »
Bank Jatim Permudah Pembayaran Pajak di Kabupaten KediriPembayaran pajak seperti BPHTB, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan parkir di Kabupaten Kediri kini bisa dilayani melalui e-channel Bank Jatim.
Read more »
Ssst, Sejumlah Pejabat Bank Panin Dipanggil KPK terkait Kasus Suap PajakPenyidik KPK terus mendalami kasus suap pajak pada 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak Kemenkeu. BankPanin
Read more »
Kasus Suap Pajak, Kabiro Administrasi Keuangan Bank Panin Akan Diperiksa KPKKPK menjadwalkan memeriksa Kepala Biro Administrasi Keuangan atau Chief of Finance Officer Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, Marlina Gunawan.
Read more »
Dekriminalisasi Pidana PajakPenerapan kebijakan kriminal dalam ketentuan umum perpajakan melalui sanksi pidana selama ini dianggap belum efektif dalam memulihkan kerugian negara.
Read more »