Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian batasan persentase Auto Rejectioan Simetris tahap I.
Sehingga nantinya, untuk fraksi harga Rp 50 hingga Rp 200 untuk batasan ARA sebesar 35%. Sedangkan untuk fraksi harga diatas Rp 200 hingga Rp 5.000 berlaku batasan persentase 25%. Dan fraksi harga diatas Rp 5000 berlaku batasan persentase 20%.
Adapun untuk tahap II akan efektif pada 4 September 2023 dengan ketentuan saham di harga Rp 50- Rp 200 berlaku ARA 35% dan ARB 35%. Lalu, saham dengan harga Rp 200 - Rp 5.000 akan berlaku ARA 25% dan ARB 25%, serta saham dengan harga lebih dari Rp 5.000 berlaku ARA 20% dan ARB 20%. Di sisi lain, BEI juga mengatur ketentuan tentang Jam Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif , serta Waktu Pelaporan Efek melalui Sistem Penerima Laporan Transaksi Efek tetap seperti ketentuan saat ini dan mengacu kepada waktu operasional penyelesaian Surat Berharga Negara di Bank Indonesia.
Jam Perdagangan SPPA yaitu pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 15.00.00 waktu Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif. Formulir pembatalan transaksi wajib telah diterima oleh PPA paling lambat pukul 15.15.00 waktu SPPA di Hari PPA yang sama dengan terjadinya transaksi yang akan dibatalkan. Waktu Pelaporan Transaksi Efek di PLTE yaitu pada pukul 09.30.00 sampai dengan pukul 15.30.00 dengan berpedoman pada waktu Sistem PLTE.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bappenas Dorong Pengintegrasian Karbon Biru dalam Kebijakan Perubahan IklimBADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Agence Francaise d Developement (AFD) menginisiasi sebuah program yang bernama Blue Carbon Strategic Framework.
Read more »
Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Diintegrasikan dengan Kebijakan Perubahan IklimBappenas dan ICCTF bekerja sama dengan Badan Pembangunan Perancis untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem karbon biru. Nantinya pengelolaan ini akan diintegrasikan dengan kebijakan perubahan iklim. Iptek AdadiKompas
Read more »
Usai Setop Ekspor Bauksit, ESDM Susun Kebijakan DMO Smelter Grade AluminaKementerian ESDM mengkaji kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas olahan bauksit, smelter grade alumina untuk menopang industri aluminium nasional.
Read more »
Presiden bahas kebijakan 'Golden Visa' bersama para menteriPresiden Joko Widodo merencanakan membahas pemberlakuan kebijakan 'Golden Visa' atau skema izin tinggal dan kewarganegaraan melalui investasi, bersama para menteri.
Read more »
Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Syarief Hasan: Merusak AlamSyarief menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian besar. Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah kembali meninjau kebijakan tersebut.
Read more »