Pengamat politik Unjani Arlan Sida menyebut wajar jika program KDS Pemkot Depok Jadi Polemik. Pasalnya, ada dugaan investasi politik melalui kampanye halus kejanggalanKDS
jabar.jpnn.com, DEPOK - Pengamat Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Arlan Sida turut memberikan komentar terkait polemik yang terjadi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Depok.
Pasalnya, para anggota dewan itu menentukan sikap dari beberapa permasalahan dan yang paling mencolok yaitu terkait program Kartu Depok Sejahtera . Arlan menyebut, konteks mosi tidak percaya hingga berujung hak interpelasi ini, sudah menjadi sesuatu yang urgent dari kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dibahas bersama, sehingga terlihat ada arogansi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gegara 3 Masalah Ini, DPRD Mantap Gunakan Hak Interpelasi Untuk Pemkot DepokSelain KDS, ada pula beberapa permasalahan lainnya yang akan diajukan dalam hak interpelasi DPRD kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. WakilKetuaDPRDKotaDepokHTA
Read more »
Babai Suhaimi Ungkap Fakta Baru Dalam Polemik KDS Pemkot DepokAnggota DPRD Kota Depok Babai Suhaimi menemukan fakta mengejutkan dalam polemik program Kartu Depok Sejahtera atau KDS.
Read more »
PKS Menampik Dapat Keuntungan dari Program Kartu Depok Sejahtera KDSKetua Fraksi PKS DPRD Kota Depok menampik partainya mendapat keuntungan Kartu Depok Sejahtera. Berujung mosi tidak percaya.
Read more »
Soal Polemik DPRD dan Pemkot Depok, DPW PKS Jabar: Kurang Ngopi Bareng SajaKetua DPW PKS Jabar Haru Suandharu memberikan komentar atas mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, hingga hak interpelasi kepada pemkot Depok atas program KDS.
Read more »
Pandangan Pengamat soal Peran Pebisnis dalam Program VaksinasiPengamat Ekonomi dan Politik Ichsanuddin Noorsy menilai ada kekuatan mafia vaksin yang menyebabkan Kemenkes belum menjalankan putusan MA.
Read more »
Wagub DKI Riza Patria: JIS Boleh Buat Kampanye Politik, Tunggu Izin Jakpro dan KPU - Pikiran-Rakyat.commenurut dia penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye politik juga diatur oleh KPU dan diawasi Bawaslu.
Read more »