Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terlalu Memaksakan Diri. Melihat kesalahan tersebut sullit rasanya tidak menaruh kecurigaan adanya suatu gerakan yang sistematis untuk merusak dan menganggu proses pemilu.
PENGADILAN Negeri Jakarta Pusat dinilai memaksakan diri untuk dapat mengadili perkara gugatan perdata Partai Prima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
“Karena itu andaikan keputusan ini dijalankan menurut saya keputusan ini termasuk keputusan yang tidak dapat dieksekusi. Karena eksekusinya adalah eksekusi keperdataan tapi efeknya meluas hingga ketetanegaraan dan konstitusi. Jadi meskipun kita menghormati putusan namun putusan kali ini tidak dapat dilaksanakan karena mengandung sifat tidak bisa dieksekusi,” ungkapnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BREAKING NEWS: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perintahkan Pemilu Ditunda - Tribunnews.comWacana penundaan Pemilu tersebut dikatakan dikatakan Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhammad Mardiono.
Read more »
Hakim Perintahkan KPU Tunda Pemilu, Yusril Bereaksi KerasHakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pelaksanaan pemilu, Yusril bereaksi keras.
Read more »
Mahfud MD: Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Rawan DipolitisasiMenkopolhukam Mahfud MD menilai, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) membuat putusan sensasi yang berlebihan
Read more »
KY: Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu Picu Kontroversi!Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan pemilu memicu kontroversi di masyarakat.
Read more »
Pengadilan Negeri Jakpus Bantah Penundaan Pemilu 2024Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membantah jika disebut memerintahkan KPU untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU mengulang tahapan Pemilu seiring dikabulkannya gugatan Partai Prima.
Read more »
Ma ruf Amin Respons Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024.
Read more »