Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya TempoOtomotif
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub akan memberlakukan kebijakan Zero ODOL atau truk berlebih muatan mulai Januari 2023. Namun tampaknya harus molor.Kemenhub malah berencana menerapkan kebijakan Zero ODOL atau truk ODOL molor hingga tahun depan. Ini karena banyak penolakan dari sejumlah pihak.Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiatno mengatakan pelaksanaan Zero ODOL belum disepakati oleh Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Pengusaha Indonesia .
Dia tak menyebutkan pihak mana yang dinilai tak sepakat tersebut.Budi Setiyadi saat menjabat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mengatakan kebijakan Zero ODOL sudah tidak bisa ditunda lagi karena seharusnya mulai diterapkan pada 2021.'Karena ada permintaan penundaan, kami tunda ke 2023. Jadi awal tahun depan ini sudah harus dilaksanakan,' ujar Budi dalam webinar Jalan Bebas ODOL Demi Keselamatan pada Selasa, 8 Maret 2022.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bahas Zero ODOL, Kemenhub Akan Undang Kemenperin dan Apindo Pekan DepanRencana pemberlakuan zero ODOL pada 2023 mendapat tentangan dari Apindo yang menyarankan kebijakan ini sebaiknya diundur hingga 2025.
Read more »
Tuntaskan Masalah ODOL, Kemenhub Buka Kemungkinan Penerbitan InpresKementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya terbuka terhadap penuntasan masalah truk kelebihan muatan dan over dimensi (over dimension over load/ODOL).
Read more »
Zero Accident yang Semakin Membuat CelakaZero accident adalah salah satu indikator penilaian bagi perusahaan dalam penghargaan kecelakaan nihil (zero accident).
Read more »
Zero Accident Yang Semakin Membuat CelakaZERO accident adalah salah satu indikator penilaian bagi perusahaan dalam penghargaan kecelakaan nihil (zero accident).
Read more »
Kendaraan ODOL Bikin Infrastruktur Rusak, Pemerintah Diminta TegasKementerian Perhubungan menyatakan kerugian negara berupa kerusakan infrastruktur jalan nasional mencapai Rp43 triliun per tahun, akibat truk ODOL.
Read more »
Aturan Larangan Truk ODOL, MTI: Butuh Campur Tangan PresidenMTI menilai campur tangan Presiden sangat dibutuhkan dalam penyusunan aturan kebijakan pelarangan truk sarat muatan atau over dimension over loading (ODOL).
Read more »