Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas TA 2023 sekitar Rp1,75 Triliun. Jumlah ini menurun sebesar Rp8,55 miliar atau sekitar 0,49 persen dari TA 2022 yang besarannya Rp1,76 triliun.
Besaran pendapatan tersebut, disampaikan langsung Bupati Sambas, Satono saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas tentang penjelasan Bupati Sambas atas tiga buah Raperda, yakni tentang APBD TA 2023, tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum serta tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Selasa .
Dalam Raperda APBD TA 2023 yang disampaikan, Bupati menyebutkan jika penurunan pendapatan lebih dikarenakan menurunnya target Pendapatan Asli Daerah dari Sektor BPHTb serta pendapatan lain yang sah. “Berkurangnya pendapatan daerah disebabkan menurunnya target PAD dari sektor BPHTb serta pendapatan lain yang sah,” kata Bupati Sambas, dihadapan Anggota DPRD Kabupaten Sambas dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar didampingi Wakil Ketua DPRD, Suriadi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cuaca Jawa Timur Hari Ini 19 Oktober 2022, Waspadai Hujan Lebat Disertai Petir Siang NantiBerikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat. cuacadiJawaTimur
Read more »
Ini 3 Kecamatan di Kota Semarang yang Rawan Bencana LongsorBerikut tiga daerah rawan longsong di Kota Semarang berdasarkan kecamatan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Read more »
Dipastikan PAD Empat Kabupaten di Kalsel Tak Capai TargetREALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten, Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah dan berisiko gagal mencapai target. Padahal Kalsel masuk kategori daerah kaya.
Read more »
Ridwan Kamil Ajak SKK Migas Gandeng Pemda dalam Pengelolaan Kilang di DaerahBeritaJabar Ridwan Kamil Ajak SKK Migas Gandeng Pemda dalam Pengelolaan Kilang di Daerah ridwankamil HumasSKKMigas ridwankamil skkmigas FFPM2022
Read more »
Pemerintah Dinilai Melanggengkan Malaadministrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala DaerahOmbudsman RI menilai, pemerintah melanggengkan malaadministrasi karena terus mengangkat penjabat kepala daerah dengan mengabaikan tindakan korektif yang diminta Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi. Polhuk AdadiKompas
Read more »