Pemprov DKI mempertimbangan untuk banding atas putusan PTUN Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Anies Baswedan menuntaskan pengerukan Kali Mampang.
. Dalam putusannya, PTUN Jakarta mewajibkan Anies Baswedan selaku tergugat menuntaskan pekerjaan pengerukan Kali Mampang sampai ke wilayah Pondok Jaya.saat ini belum menerima salinan lengkap putusan dari PTUN Jakarta. Dikatakan, pengajuan banding akan diputuskan setelah melihat dan mempelajari pertimbangan putusan majelis hakim.
"Nanti akan dilihat keputusan majelisnya seperti apa. Baru akan ditentukan apakah perlu banding atau putusan itu sudah ada yang kita kerjakan," kata Yayan, dalam keterangannya, Selasa .Terkait normalisasi 13 sungai di Jakarta, Yayan menyebut hal itu merupakan pekerjaan rutin Dinas Sumber Daya Air . Yayan mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas SDA termasuk mengenai rencana lanjutan menanggapi putusan PTUN.
"13 sungai itu kan kewenangan dari pemerintah pusat, kami kerjakan juga. Tetapi, yang dituju oleh penggugat lokasinya tertentu. Itu akan dilakukan koordinasi dengan SDA di lapangan, karena saya tidak tahu di lapangan seperti apa," jelasnya.Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan sebagian gugatan korban banjir kepada Anies Baswedan dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.
Melalui putusan yang dikeluarkan pada 15 Februari 2022 tersebut, Anies diwajibkan menuntaskan pekerjaan pengerukanSelain itu, Anies juga diwajibkan memproses pembangunan turap sungai di kelurahan Pela Mampang dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.618.300.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemprov DKI Kaji Putusan PTUN Soal Banjir Siapkan Upaya Banding'Nanti tunggu saja sambil sampai waktu pengajuan bandingnya habis. Sambil cek-cek dulu koordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air,' kata Yayan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/2). Sumber:
Read more »
Pemprov Ungkap Ada 3 Posisi Camat-19 Lurah di DKI yang KosongKepala BKD DKI Maria Qibtya mengatakan ada 3 posisi camat dan 19 lurah yang belum terisi. Kekosongan jabatan itu karena setiap bulan ada pejabat yang pensiun.
Read more »
Anies Sebut PLTSa Bantargebang Solusi Atasi 7.800 Ton Sampah DKIAnies Baswedan menegaskan mesin pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) hasil inovasi Badan Riset Nasional (BRIN) bisa menjadi solusi dalam menangani 7.800 ton per hari sampah ibukota.
Read more »
Tambahan Penghasilan PNS DKI Rp 8,65 Triliun, PKS: Reward untuk yang BerprestasiPolitikus PKS itu mengatakan PNS DKI yang bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsi harus dihukum dengan pemotongan TKD.
Read more »
Bersama Dinkes DKI, Prudential Luncurkan Sentra Vaksin di RPTRA Taman MandalaBerkolaborasi dengan Kemenkes RI dan Dinkes DKI Jakarta, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan sentra vaksin booster Covid-19. Berkolaborasi...
Read more »