Pemprov DKI Kalah di Pengadilan Kasus Lahan Pulogebang

South Africa News News

Pemprov DKI Kalah di Pengadilan Kasus Lahan Pulogebang
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

Majelis Hakim PN Jaktim memerintahkan Pemprov DKI Bayar 209,38 miliar karena kalah dalam kasus sengketa lahan di Pulogebang.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga menginstruksikan agar Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp209,38 miliar.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wagub DKI Sebut Titik Lokasi Baru Pasien Covid-19 oleh Pemprov DKIWagub DKI Sebut Titik Lokasi Baru Pasien Covid-19 oleh Pemprov DKIWagub DKI Riza minta masyarakat memahami dan mengerti perlu kerja sama baik serta tidak perlu khawatir berlebihan selama protokol kesehatan ditaati.
Read more »

Respons Pemprov DKI Soal Pemerintah Pusat Setop Sementara Pembiayaan Tempat IsolasiRespons Pemprov DKI Soal Pemerintah Pusat Setop Sementara Pembiayaan Tempat IsolasiPemprov DKI telah menyediakan lokasi alternatif untuk digunakan isolasi. Yakni mulai dari wisma hingga sekolahan.
Read more »

Wagub Riza: Pemprov DKI Tidak Anak Emaskan Road BikeWagub Riza: Pemprov DKI Tidak Anak Emaskan Road BikeWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah bila pihaknya telah memberikan hak istimewa kepada pengguna road bike atau sepeda balap di Ibu Kota
Read more »

Kebijakan Pemprov DKI ini Cenderung Diskriminatif, Masa Cuma Sepeda Balap Diizinkan?Kebijakan Pemprov DKI ini Cenderung Diskriminatif, Masa Cuma Sepeda Balap Diizinkan?Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI ini dinilai cenderung diskriminatif, masa cuma sepeda balap yang diizinkan. KebijakanPemprovDKI
Read more »



Render Time: 2025-04-13 00:00:30