Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja Diberlakukan

South Africa News News

Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja Diberlakukan
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 68%

Trubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.

"Kalau tidak ada itu, rugi perusahaan swastanya kalau diatur jam kayak gitu tidak bisa," ucap Trubus.

Trubus mengatakan, upaya penerapan kebijakan di Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota semestinya tidak terlepas dengan aturan Pemerintah Pusat. Terlebih dengan mengatur jam kerja pegawai di perkantoran."Itu banyak PNS PNS kementerian dan lembaga itu kan banyak di kita. Dibuat aturannya. Lalu lainnya kan di Jakarta ini adalah perusahaan korporasi," ucap Trubus.

" segera dibahas oleh Dinas Perhubungan DKI melalui focus group discussion ," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu .

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Car Free Day Hari IniPemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Car Free Day Hari IniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau dikenal dengan Car Free Day (CFD) mulai Minggu (7.5.2023)...
Read more »

Para Pejabat Pemprov DKI Senam Bersama Ratusan Warga di Car Free Day JakartaPara Pejabat Pemprov DKI Senam Bersama Ratusan Warga di Car Free Day JakartaCar free day di Jakarta kembali dibuka setelah libur Lebaran. Pagi ini, CFD diramaikan kegiatan senam yang diikuti para pejabat DKI Jakarta.
Read more »

Pemprov Duga dari 194 Ribu Pemilik KTP DKI di Daftar Penonaktifan Ada yang Terima BansosDisdukcapil DKI Jakarta rencananya akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta pada Maret 2024
Read more »

Tidak Menetap di DKI, 194.000 NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan SementaraTidak Menetap di DKI, 194.000 NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan SementaraDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk ber-KTP DKI Jakarta yang tidak...
Read more »

Polda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam KerjaPolda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam KerjaPemprov DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pengaturan jam kerja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman memuji langkah cepat Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi beserta jajaran.
Read more »

Pemprov DKI Kembali Terapkan CFD di Sudirman-Thamrin | merdeka.comPemprov DKI Kembali Terapkan CFD di Sudirman-Thamrin | merdeka.comPemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) usai ditiadakan selama libur Lebaran 2023 lalu.
Read more »



Render Time: 2025-03-06 21:42:04