Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengingatkan distributor dan pemilik kios eceran pupuk di daerah itu untuk selalu berhati-hati dengan pupuk ilegal yang tidak ...
Pupuk ilegal ini bukan hanya merugikan petani, juga akan merugikan pengecer nantinya juga akan berurusan dengan pihak berwajib
Ia mengatakan komposisi pupuk ilegal tersebut tidak diketahui karena tidak memiliki standar mutu yang jelas dan izin dari Kementan. Hal tersebut bisa membahayakan tanaman miliki petani. Selain itu, ketersediaan pupuk dan pestisida menggunakan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
Jenis pupuk itu diantaranya Urea dan NPK untuk komoditas padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pariwisata Tanah Datar Berkembang Pesat, Edriana Berharap UMKM Paling Merasakan DampaknyaPemprov Sumbar mengapresiasi Pemkab Tanah Datar yang gencar mempromosikan potensi dan memajukan sektor pariwisata. Tanah Datar dipuji sebagai satu-satunya daerah yang memiliki kalender wisata diluar Provinsi Sumatera Barat.
Read more »
Pemkab Aceh Tenggara Lepas Calon Jemaah Haji Berangkat Menuju Tanah SuciPemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melepas 102 calon jemaah haji dari Oproom Setdakab Agara menuju Medan dan Banda Aceh lalu akan diberangkatkan ke Tanah Suci.
Read more »
Mendesak, Kendal Butuh 8.000 PegawaiRADARSEMARANG.ID, KENDAL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal masih kekurangan 8.000 aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). kebutuhan tersebut merupakan jumlah ideal kebutuhan Pemkab Kendal. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
Read more »
Pemkab Pacitan Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turutPemkab Pacitan kembali mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Capaian kesepuluh berturut-turut tersebut diterima dalam agenda penyerahan serentak Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)
Read more »
Investasi Tumbuh Berkat Kawasan Industri Terpadu BatangNilai investasi yang digapai Pemkab Batang menempati posisi teratas ketiga di Jateng saat triwulan I 2023.
Read more »
Cermat Kelola Keuangan Daerah, Pemkab Magetan Raih Opini WTP KesembilanKedisiplinan Pemkab Magetan dalam mengelola keuangan daerah patut diacungi jempol. Pemkab mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-9 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Read more »