Ahmad Bagja menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur soal larangan politik uang pada masa kampanye.
Suara.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja menanggapi pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menyebut sistem pemilu proporsional terbuka memiliki potensi politik uang yang lebih besar.
Jika kegiatan politik uang itu dilakukan oleh partai politik peserta pemilu, lanjut Bagja, Bawaslu bisa menetapkan kegiatan tersebut sebagai pelanggaran administrasi. "UU Nomor 7 tahun 2017 disiapkan untuk masa kampanye yang panjang, bukan masa kampanye yang 75 hari. Oleh sebab itu, karena tidak boleh menyalahka UU juga tapi tetap larangan kampanye itu akan berlaku pada saat 28 November 2023 sampe dengan nanti perhitungan suara," sambung dia.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup, Pemilu 2024 Tetap Coblos Caleg!MK menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Read more »
Rusia Segera Sahkan Undang-Undang yang Larang Warganya Ganti KelaminRusia melanjutkan langkahnya, ketika majelis rendah parlemen, Duma Negara, memilih untuk melarang warganya ganti kelamin di negara tersebut, baik secara dokumen & medis.
Read more »
Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa Dinilai Tak Pengaruhi Ekspor Kopi SumutAEKI Sumut meyakini Undang-Undang Anti-Deforestasi yang mulai berlaku di Uni Eropa tidak memengaruhi ekspor kopi Sumatera Utara
Read more »
OJK Tuntaskan 101 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Apa Saja?OJK memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus gugatan sistem pemilu proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ...
Read more »
MK: Perubahan Sistem Pemilu Harus Lebih Awal dari Tahapan PemiluMK meminta para pembuat undang-undang jika melakukan perubahan sistem pemilu ke depannya, harus dilakukan lebih awal dari tahapan penyelenggaraan pemilu.
Read more »