Selain LPG 3 Kg subsidi, PMK juga mengatur pengenaan PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi, dimana PPN dibayar oleh pembeli.
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menegaskan tetap menanggung PPN untuk LPG 3 kg bersubsidi. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquified Petroleum Gas Tertentu untuk mengimplementasikan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dalam hal ini PPN yang dikenakan yaitu atas selisih atau margin agen atau pangkalan tersebut. Misalnya selisih atau margin agen tersebut Rp 1.000,00 per LPG 3 kg, maka yang kena PPN adalah Rp 1.000,00 dikali tarif. Hal ini karena biaya angkut dan biaya lain yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual eceran LPG 3 kg.* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
"LPG itu 93 persen untuk keluarga kurang mampu, UMKM, warteg, dan sebagainya," ujar Nicke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu . "Jadi mohon ini juga harus tepat sasaran. Kalau sampai 93 persen, kan tidak 93 persen masyarakat Indonesia itu kurang mampu dan jualan warteg kan?" singgungnya.
"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PPN LPG 3 Kg Bersubsidi Tetap Ditanggung PemerintahPPN LPG 3 Kg Bersubsidi Tetap Ditanggung Pemerintah TempoBisnis
Read more »
Ditjen Pajak Pastikan Pemerintah Bakal Tanggung PPN LPG 3Kg | Ekonomi - Bisnis.comDJP menegaskan, pemerintah akan tetap menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
Read more »
LPG 3 kg Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Diminta Benahi Perpres 191 | Ekonomi - Bisnis.comDirektur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meminta pemerintah untuk membenahi Perpres 191 mengenai kriteria penerima subsidi lantaran konsumsi LPG 3kg dinilainya tidak tepat sasaran.
Read more »
Pemerintah Akan Tunjuk Aplikasi Kritpo Luar Negeri jadi Penarik PPN | Ekonomi - Bisnis.comPraktik tersebut lazim terjadi di luar negeri, yakni pemerintah menjadikan exchanger dari luar wilayahnya sebagai pemungut PPN.
Read more »
Mau Garap LPG dari Batu Bara, Pemerintah Perlu Patok HarganyaDewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah untuk membuat harga gas khusus untuk DME atau pengganti LPG
Read more »