Pemerintah diskusikan payung hukum untuk mengatur pemerintahan DOB Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera membentuk pemerintahan serta payung hukum yang mengatur keterisian kursi wakil rakyat di tiga daerah otonomi baru Papua. Pemerintah sedang mendiskusikan bentuk hukum yang tepat untuk mengatur hal-hal tersebut.
Baca Juga “Tugas kami yang sekarang, yang pertama dalam waktu dekat bagaimana membentuk pemerintah di sana. Yang kedua adalah membentuk payung hukum atau instrumen hukum untuk keterisian wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, dan DPRD tingkat I provinsi," kata Mahfud.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Mahfud MD: Pemerintah Segera Bentuk Pemerintahan dan Payung Hukum Tiga DOB PapuaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah segera membentuk pemerintahan serta payung hukum yang mengatur keterisian kursi wakil rakyat di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Read more »
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Read more »
Peta 3 Daerah Otonomi Baru Papua yang Disahkan DPR Melalui RUU DOB PapuaDewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU DOB Papua berserta cakupan sejumlah provinsi beserta ibu kotanya. Simak daftar lengkap dan petanya.
Read more »
Daftar Wilayah di DOB Papua |Republika OnlineUU DOB Papua mengesahkan pemekaran tiga provinsi baru.
Read more »
Mahfud MD: Pemerintah Segera Bentuk Pemerintahan dan Payung Hukum Tiga DOB PapuaMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah segera membentuk pemerintahan serta payung hukum yang mengatur keterisian kursi wakil rakyat di tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Read more »