Penunjukan Pj yang tidak transparan juga menimbulkan kesan adanya upaya sentralistik kekuatan pemerintah pusat kepada daerah.
PROSES penunjukan Penjabat kepala daearah perlu diatur oleh aturan teknis yang jelas. Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait teknis penunjukan Pj yang akan menggantikan 271 kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2022 dan 2023 sebagai transisi menuju Pilkada Serentak 2024.
"Lamanya Pj yang akan berkuasa saat ini sangat menguntungkan rezim maupun partai politk yang berkuasa sekarang. Demokrasi jadi rusak, menurun, bahkan mundur karena hilangnya otonomi daerah," tutur Djohan. "Sehingga yang 2022 dan 2023 bisa tetap menjabat sampai 2027. Pj hanya dibutuhkan untuk mengisi masa jabatan kepala daerah hasil pilkada 2020. Sehingga masa jabatan Pj sebetulnya didesain pendek," ungkap Titi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Segera Buat Aturan Larangan Ekspor Listrik EBT | merdeka.comMenteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan segera membuat aturan soal larangan ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT). Hal ini sudah diputuskan lewat rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Read more »
Gubernur Tak Lantik Pj Bupati Pilihan Tito, PAN: Pusat Harus TransparanPAN minta Mendagri Tito Karnavian membuat aturan teknik yang transparan soal pemilihan penjabat atau Pj Bupati.
Read more »
Aturan Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut Pemerintah, Siap Berlaku Mulai Tanggal 31 Mei 2022 - Pikiran-Rakyat.comAturan subsidi minyak goreng curah akan segera dicabut oleh pemerintah. Pencabutan kebijakan siap dilakukan pada akhir bulan ini?
Read more »
Perwira TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Komisi II DPR: Tidak Ada LaranganPernyataan Junimart itu merespons penunjukan Kepala BIN Sulteng, Brigjen Andi Chandra As'aduddin, menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat.
Read more »
Kepala BIN Sulteng Jadi Penjabat Bupati, Pimpinan DPR: Tidak Perlu Diperdebatkan | merdeka.comMeski demikian, Dasco meminta komisi terkait untuk melakukan kajian terhadap penunjukan prajurit aktif TNI menjadi penjabat kepala daerah.
Read more »
Mahfud MD: Penunjukan Perwira TNI Jadi Pj Dibenarkan UUMenko Polhukam Mahfud MD menegaskan penunjukan perwira tinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah dibenarkan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Read more »