Aprindo menyatakan utang pemerintah untuk pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 belum dibayar
Ilustrasi minyak goreng satu harga alias minyak goreng murah.Foto: Dok. Kementerian PerdaganganAsosiasi Pengusaha Ritel Indonesia menyatakan utang pemerintah untuk pembayaran selisih hargaalias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 belum dibayar. Padahal program itu sudah bergulir sejak Januari 2022.
"Dalam regulasi itu selain satu harga, pemerintah akan bayarkan selisih harga, karena saat itu harga melonjak tinggi," lanjutnya.Nah masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, menurut Roy, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
"Pembayaran rafaksi tidak lewat APBN, tapi lewat BPDPKS, uangnya bukan APBN, dari ekspor CPO, tarif ekspor CPO, jadi uangnya swasta bukan APBN. Jadi dengan kata lain kita minta untuk bayar aja, sampai hari ini belum dibayar. Tidak fair saat kita patuhi aturan tapi nggak tahu kapan dibayar dan diselesaikan," papar Roy.Di sisi lain, Direktur Eksekutif Aprindo Setyadi Surya menyatakan BPDPKS menyatakan uang pembayaran rafaksi sebetulnya sudah ada dan siap disalurkan.
Menurut Roy, Zulkifli Hasan mengaku takut 'mencairkan' uang rafaksi dari BPDPKS ke pengusaha karena aturannya sudah tak berlaku. Di sisi lain, Zulkifli Hasan malah meminta pengusaha untuk menggugat aturan Permendag 6 ke PTUN, baru lah rafaksi bisa diberikan izin untuk dicairkan agar tidak menyalahi aturan.Saat menyatakan hal ini, Roy sampai memperdengarkan bukti rekaman pernyataan Zulkifli Hasan dalam rapat dengan Komisi VI DPR.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Nunggak Utang Rp344 M, Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak GorengPengusaha ritel akan menyetop penjualan minyak goreng jika pemerintah tidak segera membayar tunggakan utang Rp344 miliar.
Read more »
China Minta APBN Jadi Utang KCJB, Anggota DPR Minta Pemerintah Bersikap Tegas!Anggota Komisi V DPR RI Bakri HM meminta pemerintah untuk bersikap tegas terhadap China terkait permintaannya menjadikan APBN sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Read more »
Titah Jokowi ke Otorita IKN: Segera Bangun Sekolah-RS UnggulPemerintah juga akan membuka kesempatan penanam modal melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Read more »
Siap IPO, MPX Logistics Bakal Tambah Armada hingga Lunasi UtangMPX Logistics berencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dengan melepas 400 juta saham baru atau sekitar 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Read more »
Tagih Utang Rp 2,37 T, Satgas BLBI Panggil Tommy Soeharto LagiPemanggilan Tommy Soeharto dan rekannya oleh Satgas BLBI sudah yang ke sekian kalinya.
Read more »
Bunga Utang Kereta Cepat Kini Jadi 3,4%, Padahal Dulu Cuma 2%Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bunga pinjaman ke CBD untuk proyek Kereta Cepat turun jadi 3,4%. Kok dulu 2%?
Read more »