Tindakan berpelukan pejabat publik dianggap salahi aturan prokes di Malaysia.
REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamalludin mengeluarkan denda 1.000 ringgit Malaysia atau setara Rp 3 juta) kepada tokoh senior Democratic Action Party Lim Kit Siang. Ia didenda karena berpelukan saat menghadiri acara Kongres Ke-17 DAP yang berlangsung di Pusat Konvensi Ideal , Shah Alam, Negara Bagian Selangor, Selasa.
"Kompaun sudah dikeluarkan kepada Lim Kit Siang," ujar menteri asal Partai UMNO tersebut di Kuala Lumpur, Selasa . Baca Juga Khairy Jamaluddin juga berharap kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak agar membayar satu denda yang dikeluarkan saat Pemilu Negara Bagian Johor yang masih belum tuntas."Kementerian Kesehatan Malaysia juga berharap kepada Najib Razak menerima empat lagi denda yang dikirim melalui pos di mana pegawai Najib Razak enggan menerima sebelumnya," katanya.
Khairy mengatakan denda terhadap Lim Kit Siang akibat kesalahan yang dilakukan pada 20 Maret yang lalu di IDCC tersebut telah diberikan kepada yang bersangkutan dan diterima oleh anak Lim Kit Siang, Lim Hui Ming. Khairy mengatakan yang bersangkutan telah melanggar Pasal 16 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Menular 2021 yaitu enggan mematuhi arahan dengan berpelukan dalam acara sosial.
Pada Senin sebelumnya Najib Razak melalui status di Facebook-nya telah mempersoalkan mengenai Lim Kit Siang yang tidak dikenakan denda setelah berpelukan di kongres partainya. Pemerintah Malaysia saat ini dalam proses transisi endemik dalam penanganan wabah Covid-19 dan 1 April mendatang baru membuka perbatasan internasionalnya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Politikus Partai Golkar Dilaporkan Terkait Pengeroyokan Sekjen KNPI |Republika OnlineAksi tindakan premanisme dengan main hakim sendiri harusnya sudah tidak ada.
Read more »
Kisruh Migor, Legislator: Pemerintah Terindikasi Langgar UU |Republika OnlineKewajiban pemerintah membuat regulasi, kebijakan, dan melindungi hak-hak konsumen.
Read more »
Pengusaha Bangladesh Kerap Ditolak Pemilik Properti di Malta karena Ia Muslim |Republika OnlinePadahal ia sudah tinggal di Malta selama 15 tahun.
Read more »
Lakukan Percepatan Ekonomi Agar Masyarakat Tidak Jadi KorbanPerekonomian Indonesia belum pulih seratus persen akibat hantaman pandemi Covid-19, karena itu pemerintah pusat menggenjot pemulihan ekonomi karena di tahun 2022 tantangan terus berlanjut.
Read more »
Kapolri Pastikan Jajaran Kepolisian Awasi Distribusi dan Harga Penjualan Minyak Goreng |Republika OnlineRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
Read more »