Pemerintah selaku pembentuk undang-undang masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua terhadap Pemilu 2024. Polhuk AdadiKompas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan DPR diminta segera menerbitkan payung hukum revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau peraturan pemerintah pengganti UU sebagai payung hukum dampak elektoral akibat pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua. Masih ada waktu sekitar tiga bulan untuk menentukan bentuk payung hukum di antara dua pilihan itu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada wartawan, Senin , mengatakan, pemerintah selaku pembentuk UU masih mempertimbangkan bentuk payung hukum apa yang akan dibuat untuk merespons dampak pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua. Hal-hal yang dipertimbangkan pemerintah, di antaranya terkait teknis keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran berdasarkan hasil pemilu.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Pemilu, Dampak Pemekaran Papua |Republika OnlinePemerintah disarankan keluarkan Perppu Pemilu 2024 untuk pemekaran Papua dan IKN
Read more »
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Read more »
Pemilu di 3 Provinsi Baru Papua, Ini Saran KPU ke Pemerintah | Kabar24 - Bisnis.comPemerintah diminta untuk segera menerbitkan payung hukum pemilu di 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Read more »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Read more »
Kader Murni PPP Harus Bantu Dongkrak Elektabilitas di Pemilu 2024Menuju 2024, PPP dilanda riak internal tuntutan mundur dari segelintir kader terhadap Suharso Monoarfa.
Read more »