Kemenlu menegaskan tidak ada rencana Komisi Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua maupun Papua Barat dalam kerangka investigasi.
Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri , Achsanul Habib menegaskan tidak ada rencana Komisi Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua maupun Papua Barat dalam kerangka investigasi. Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu yang beredar yang menyebut Komisi Tinggi HAM PBB akan mendatangi Papua atas dugaan pelanggaran HAM.
"Berita yang beredar bahwa pada tahun 2022 akan berlangsung kunjungan KT HAM atau special report ke kedua provinsi kita tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak mendasar," kata Achsanul Habib dalam keterangan pers, Senin .Achsanul Habib mengatakan, dalam sesi ke-49 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss beberapa waktu lalu, Indonesia bersama 46 negara anggota Dewan HAM PBB aktif berperan dalam putaran perundingan.
"Kami ingin sampaikan dalam agenda sesi sidang tersebut tidak ada agenda dan bahasan mengenai khusus Indonesia atau isu-isu khusus misalnya dugaan pelanggaran HAM di Papua. Sekali lagi, tidak ada mengenai Indonesia," tegasnya.Achsanul Habib menjelaskan yang terjadi adalah pemerintah Indonesia justru mengundang untuk meninjau pembangunan dan capaian SDG's di Papua dan Papua Barat.
"Terkait dengan beredarnya berita bahwa tahun 2022 akan ada kunjungan KT HAM ataupun special report ke Provinsi Papua maupun Papua Barat, dapat kami sampaikan tidak ada permintaan atau rencana kunjungan untuk tahun 2022 ini, karena apa? karena kantor KT HAM menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia," katanya.TAG: Papua Papua Barat PBB HAM Kemenlu
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Temukan Sejumlah Fakta Pembakaran Motor LBH PapuaKomnas HAM menemukan sejumlah fakta di balik aksi pembakaran motor di garasi LBH Papua. Aksi ini diduga sebagai tindakan intimidasi untuk menghentikan peran advokasi isu HAM yang selama ini diperjuangkan LBH Papua. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Mendag Lutfi Bakal Dipanggil Komisi VI DPR Bahas Masalah Migor, Ingin Pastikan Hal IniKomisi VI DPR RI bakal memanggil Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi untuk menjelaskan sejumlah persoalan terkait kasus minyak goreng. Mendag Lutfi rencananya bakal dipanggil minggu depan.
Read more »
Komisi A Minta BK Segera Diserap, Percepat Pembangunan DesaSIDOARJO - Bantuan Keuangan (BK) yang disiapkan DPRD Sidoarjo untuk pembangunan desa sudah bisa digunakan. Komisi A pun meminta desa bisa segera memanfaatkannya. Sehingga pembangunan desa bisa dipercepat dan masyarakat desa merasa nyaman.
Read more »
Sebelum RDP Komisi II DPR, KPU dan Bawaslu Diminta Simulasikan Hasil Rapat KonsinyeringAnggota Komisi II DPR RI, Anwar Hafid, mengatakan, pihaknya memberikan waktu kepada KPU dan Bawaslu menyimulasikan sejumlah poin kesepahaman hasil rapat konsinyering pada 13-15 Mei 2022.
Read more »
Komisi III DPR: Cabul LGBT dan Kumpul Kebo Bakal Masuk Pidana, Sedang Diproses Masuk RKUHPDalam perbaikan RKUHP yang sedang berproses, peraturan pemidanaan perbuatan cabul akan berlaku baik ke lawan jenis atau pun sesama jenis (LGBT).
Read more »
Papua Dorong Penetapan Kawasan Ekosistem Penting untuk Lindungi Flora dan FaunaKawasan ekosistem penting tersebut akan dikelola oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat adat setempat.
Read more »