Pemerintah berharap dapat memulai konstruksi apartemen senilai $2,7 miliar atau setara dengan Rp40,7 triliun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada kuartal dua 2023.
Pemerintah berharap dapat memulai konstruksi apartemen senilai $2,7 miliar atau setara dengan Rp40,7 triliun di Ibu Kota Negara Nusantara pada kuartal dua 2023. Apartemen tersebut dibangun untuk memebuhi kebutuhkan akomodasi ribuan pegawai pemerintah.
Pihak berwenang sudah mulai membangun infrastruktur dasar di daerah tersebut, dengan tujuan untuk mulai merelokasi beberapa pegawai administrasi pemerintah dan pegawai negeri pada 2024. CCFG-RBN diperkirakan akan menangani bagian terbesar dari proyek perumahan, senilai $2,1 miliar, menurut presentasi yang dibuat oleh Bambang di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss.CCFG-RBN dan Summarecon Agung tidak segera menanggapi permintaan komentar sementara Korea Land and Housing tidak dapat dihubungi.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pembangunan IKN, Ahli Tata Kota: Harus Kombinasi Fungsi Pemerintah, Industri, dan WisataYayat Supriatna mengatakan pembangunan IKN harus banyak kombinasi antara fungsi pemerintah, fungsi industri, atau wisata.
Read more »
Pembangunan IKN 2023, Sri Mulyani Siapkan Rp 23,9 Triliun di APBNPemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN.
Read more »
Legislator: BUMN Karya Berkontribusi Besar bagi Pembangunan IKNIKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi
Read more »
Kementerian PUPR Akan Lelang 30 Paket Pembangunan IKN Senilai Rp 23 Triliun |Republika OnlinePemerintah menyebut pendanaan pembangunan IKN dari APBN dan non-APBN.
Read more »
Awal 2023 Proyek IKN Dikebut, Bandara dan Kereta DisiapkanPemerintah pusat tetap mengebut proyek Ibu Kota Negara (IKN) di awal tahun 2023 ini.
Read more »
Pemerintah Siapkan Integrasi untuk Ratusan Aplikasi PemerintahKementerian PAN-RB tengah menyusun rencana untuk mengintegrasikan ratusan aplikasi pemerintah yang dinilai tidak efektif. Pemerintah juga menyiapkan aturan mengenai masa mutasi agar para ASN bekerja lebih serius lagi. Polhuk AdadiKompas
Read more »