Pemerintah terus mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satu fokus Pemerintah tersebut adalah terkait keberadaan tanah maupun masyarakat adat di wilayah tersebut.
Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan berita yang menghebohkan. Penyebabnya karena yang dipindah bukan hanya kantor pemerintahan dan istana kepresidenan, tetapi juga pegawai-pegawainya dan sebagian penduduk Jakarta. Pemindahan butuh waktu beberapa tahun dan saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Dalam artian, dalam pengadaan tanah untuk IKN sudah sesuai UU dan tidak akan merugikan masyarakat karena juga sesuai dengan hukum adat. Memang Indonesia adalah negara hukum, tetapi kita juga wajib memperhatikan ketika di beberapa daerah tertentu seperti Borneo adatnya amat kuat. Hukum adat juga berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum negara.
Masyarakat di sekitar Sepaku dan Penajem Paser Utara tidak perlu takut jika mereka tinggal di tanah adat karena pemerintah tidak akan mengusir mereka. Nanti akan ada kesepakatan untuk pemindahan, tentu setelah proses ganti rugi selesai. Dijamin hak-hak mereka akan tetap dijaga meski sedang ada pembangunan ibu kota negara.
Joko Subagyo, Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa ada mekanisme pengadaan tanah di IKN. Ada dua lokasi IKN yakni kawasan hutan dan area penggunaan lain. Untuk perolehan tanah IKN diperoleh melalui dua cara, yakni pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Dulu Jokowi Janjikan Hanya 20 Persen, Kini APBN Jadi Tulang Punggung Pembangunan IKN - Pikiran-Rakyat.comMenteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah hanya mencadangkan anggaran sebesar Rp27-30 triliun dari APBN untuk keperluan IKN.
Read more »
Peminggiran Masyarakat Adat di Wilayah IKN Nusantara Makin SeriusPembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menambah serius ancaman peminggiran masyarakat adat di kawasan tersebut. Mereka telah terpinggirkan oleh perusahaan hutan tanaman industri dan pertambangan.
Read more »
Akademisi: Sosialisasi IKN perlu terus diintensifkanAkademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso mengatakan sosialisasi mengenai perkembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara harus terus ...
Read more »
Kementerian PUPR Anggarkan Rp 264 Miliar Perbaiki Jalan Menuju IKN |Republika OnlineAkses jalan dari Kabupaten Penajam Paser Utara ke IKN Nusantara bisa digunakan 2023.
Read more »
Menhan Prabowo Bertemu Gubernur Lemhannas Bahas Pertahanan IKNLemhannas juga ingin mendapatkan masukan untuk kebijakan dan kurikulum Lemhannas, sebagai antisipasi dinamika lingkungan strategis.
Read more »
DPR Minta Organisasi Otorita IKN Segera DisiapkanStruktur organisasi Otorita IKN Nusantara idealnya didesain agar bisa maksimal melakukan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Karena itu, struktur organisasinya tidak boleh terlalu gemuk.
Read more »