Pegiat Pemilu menyebut aturan main kepemiluan kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Perpu Pemilu
- Pegiat Pemilu sekaligus pengajar pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyebut aturan main Pemilu kembali berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena Perpu Pemilu tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan.
Kedua, Titi menyebut pembentukan KPU provinsi dan Bawaslu provinsi di DOB; ketiga, penentuan nomor urut partai politik peserta pemilu pemilik kursi di DPR yang dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu 2019.Keempat, usia calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, calon anggota panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS yang turun dari 25 menjadi berusia paling rendah 21 tahun.
Sedangkan ketujuh, kata anggota Dewan Pembina Perludem ini, pemilu di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum, akan dilaksanakan pada Pemilu 2024.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'Banyak Aturan yang Dilanggar' Putusan PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu Dinilai Aneh'Makanya aneh, tiba-tiba khusus untuk PMH ini diajukan di PN Jakarta Pusat, kemudian dijalankan bahkan diputuskan perkaranya.'
Read more »
Sekjen Partai Prima Tanggapi Kritik PDIP soal Ketidakpahaman Aturan Pemilu dalam Gugatan ke PN JakpusSekretaris Jenderal Partai Prima Dominggus Oktavianus menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto perihal gugatan ke PN Jakpus
Read more »
Isu Pemilu 2024 Ditunda Mencuat Lagi, Ini 5 Tokoh Pewacana Penundaan Pemilu, Luhut Sebut Big DataIsu Pemilu 2024 ditunda muncul lagi karena putusan PN Jakarta Pusat. Siapa yang pernah wacanakan penundaan pemilu ini? Luhut pernah sebut punya data.
Read more »
KPU Jember Tidak Terpengaruh Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu 2024KPU Jember tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meskipun PN Jakpus memerintahkan penundaan pemilu hingga 2025.
Read more »
Hakim PN Jakpus Lampaui Kewenangannya soal Putusan Tunda Pemilu, Legislator : MA dan KY Harus Segera PeriksaKeputusan menunda pemilu atau memulai pemilu ke proses awal bukan kewenangan PN Jakpus, tapi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) dan Penyelenggara Pemilu
Read more »
Pegiat Wisata Kembangkan Atraksi di Desa Sekitar Taman Nasional Komodo |Republika OnlineMereka sedang menggerakkan warga untuk memulai usaha di Pantai Laing Lewe.
Read more »