Pegiat Antikorupsi Nilai Sertifikat Mengemudi Jadi Syarat Bikin SIM Nihil Urgensi
, pemohon mesti melalui serangkaian tes seperti tes teori dan tes praktek yang dilakukan di satpas-satpas yang ada di daerah di Indonesia."Kecuali tes teori, tes prakteknya dihapus. nah boleh lah. Artinya kan ini menambah mekanisme persyaratan itu menjadi masyarakat menjadi lebih sulit dapet surat izin mengemudinya," papar Emerson.
Selain itu, ia menganggap bahwa dengan adanya persyaratan baru ini juga akan membuat masyarakat perlu untuk mengeluarkan uang lebih banyak.Jika sudah menjadi lahan cuan, potensi untuk adanya permainan oknum-oknum culas pun dapat dilakukan."Ini membuka peluang praktek kongkalikong nantinya. antara sekolah mengemudi dan oknum di satpas atau oknum di kepolisian yang mengurus ini," pungkas Emerson.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pemohon SIM Baru Wajib Punya Sertifikat MengemudiPara pemohon SIM baka wajib memiliki sertifikat mengemudi saat membuat SIM baru
Read more »
Pegiat Sasar Generasi Muda Jepang Pelajari Tari Bali |Republika OnlineWarga Jepang termasuk yang lebih mengenal budaya Bali.
Read more »
Emerson Yuntho: Masih Banyak Pungli dalam Pembuatan SIM, Sudah Jadi Rahasia Umum - Jawa PosAktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan SIM di satpas-satpas
Read more »
107 Anggota PSMTI dari Sabang Sampai Merauke Selesaikan Diklat Nilai Kebangsaan Lemhannas107 Anggota PSMTI dari Sabang Sampai Merauke Selesaikan Diklat Nilai Kebangsaan Lemhannas beritaterkini pikiranrakyat
Read more »
Tuai Polemik, Pengamat Nilai RUU TNI Tak Hormati Prinsip Demokrasi dan Supremasi SipilSalah satu usulan perubahan dalam draft RUU TNI yang disorot yakni anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil lebih banyak di Kementerian dan lembaga pemerintahan.
Read more »
Guru Besar UI Nilai Jaksa Usut Kasus Korupsi Tak Langgar UUD 1945Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof Topo Santoso menilai tidak ada norma di UUD 1945 yang dilanggar terkait kewenangan jaksa dalam menyidik kasus korupsi.
Read more »