Kemenkumhan dan Kemensetneg sempat berdebat soal kewenangan ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia kerja revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyepakati pengundangan kini menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara . Pengaturannya termaktub di Pasal 85 Ayat 1 yang ada dalam daftar inventarisasi masalah nomor 64 yang sudah disepakati oleh Badan Legislasi DPR dan pemerintah.
Sementara dalam DIM 65 yang merupakan Pasal 85 Ayat 2 berbunyi,"Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
"Sekretariat Negara tidak punya sama sekali tugas dan fungsi terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena pengundangan merupakan tahapan dan di Setneg pun tidak ada nomenklatur perancangan peraturan perundang-undangan," ujar Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Benny Riyanto.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Sahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jadi Undang-Undang |Republika OnlineUU TPKS jadi payung hukum yang lebih baik dalam menindak pelaku kekerasan seksual
Read more »
PKS: RUU TPKS Harus Diikuti Pengesahan RUU KUHP |Republika OnlineAda celah multitafsir perilaku asusila tanpa paksaan seperti seks bebas dan LGBT.
Read more »
Panja DPR Minta Pemerintah Segera Realisasikan Vaksin|em| Booster |/em|Halal |Republika OnlineVaksin booster halal menjadi alternatif juga untuk masyarakat
Read more »
Ketika Pemerintah Ngotot Ingin Hapus BNPB, DPR Hentikan Pembahasan Revisi UU Penanggulangan BencanaPemerintah dan Komisi VIII DPR RI memutuskan sepakat menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.
Read more »
Hadiah bagi Perempuan Indonesia, RUU TPKS Sah Jadi Undang-UndangKetua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU TPKS jadi hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia.
Read more »
DPR Setujui 3 RUU terkait Pemekaran Papua Jadi RUU Inisiatif DPRDari 9 fraksi di DPR, 8 fraksi menyetujui dan hanya Fraksi Demokrat yang menolak.
Read more »