Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay sebut jika DPR menolak, Perppu Ciptaker tak berlaku.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, DPR belum membaca sepenuhnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sebab, Perppu tersebut belum diterima secara resmi oleh DPR.
Tegasnya juga, Perppu Cipta Kerja harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPR sebelum diterapkan. Karenanya, perlu ada kajian terlebih dahulu dari sembilan fraksi yang ada di parlemen setelah secara resmi diterima pihaknya. Adapun dalam konteks kegentingan, ini adalah tugas pemerintah untuk menjelaskannya ke publik. Termasuk alasan bahwa resesi ekonomi global bisa dijadikan sebagai pertimbangan, yang disebut sebagai kegentingan yang memaksa.
"Jadi Perppu tentang Ciptaker yang sudah dikeluarkan oleh presiden itu kita belum mempelajari, karena memang baru disampaikan pada saat masa reses," ujar Dasco.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Perppu Cipta Kerja Diteken Jokowi, Guspardi PAN: DPR Perlu Teliti dan Hati-hatiGuspardi Gaus DPR memahami langkah pemerintah karena mungkin dianggap pemerintah ada kekosongan hukum.
Read more »
Fraksi PAN DPR: Pemerintah Harus Jelaskan soal Kegentingan hingga Terbitkan Perppu Cipta KerjaKetua Fraksi PAN DPR RI menilai DPR RI perlu melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan menerima atau menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Read more »
Baleg DPR Belum Bisa Bersikap Soal Perppu Cipta Kerja |Republika OnlineWakil Ketua Achmad Baidowi sebut Baleg DPR belum bisa menyikapi Perppu Cipta Kerja.
Read more »
DPR: Perppu Cipta Kerja Belum Diserahkan, Belum Kita Pelajari |Republika OnlinePemerintah mengeklaim sudah membahas Perppu Cipta Kerja dengan Ketua DPR.
Read more »
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Read more »
Jokowi Ungkap 9 Pertimbangan Terbitkan Perppu Cipta KerjaPerppu ini juga memuat 9 pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut.
Read more »