Pakar komunikolog Emrus Sihombing mengatakan pelaksanaan TWK KPK telah sesuai dengan perundang-undangan, bukan merupakan pelanggaran HAM.
Jadi, masih sangat jauh dari kemungkinan tidak sesuai dengan atau potensi pelanggaran HAM.
Menurut dia, banyak instrumen yang hendak diukur para pembuat TWK peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, antara lain mengukur gradasi pengetahuan atau kesadaran, konstruksi sikap, bentuk perilaku, dan kepribadian terkait dengan kebangsaan. "Hasilnya, ada yang memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat . Seandainya pun yang TMS lebih banyak dari MS, itu biasa saja dalam suatu tahapan proses tes," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWKKetua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Read more »
Pimpinan KPK Tak Hadiri Pemeriksaan Soal TWK, Komnas HAM: Alasannya Ada RapatKomisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak bisa menghadiri pemeriksaan atas aduan 75 pegawai terkait TWK. TempoNasional
Read more »
Komnas HAM beri kesempatan kedua bagi KPK beri penjelasan soal TWKKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi kesempatan kedua bagi pimpinan KPK untuk memberi penjelasan serta klarifikasi terkait dengan aduan ...
Read more »
Komnas HAM tempuh cara lain jika KPK tidak penuhi panggilan soal TWKKomnas HAM akan tempuh cara lain untuk memeriksa aduan dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan jika pimpinan KPK tak memenuhi panggilan lagi.
Read more »
Polemik TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Sudah Panggil Firli Bahuri CsKomnas HAM telah melayangkan surat panggilan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Read more »
Komnas HAM Sudah Kirim Surat Panggilan ke Firli soal TWK KPKKetua KPK Firli Bahuri diharapkan memenuhi panggilan untuk membahas tes wawasan kebangsaan pegawai yang diduga melanggar HAM.
Read more »