Pemerintah dinilai memberi kekhususan tanpa persiapan terhadap pemekaran Papua.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Otonomi Daerah yang juga Pendiri Institute Otonomi Daerah Prof Djohermansyah Djohan mengingatkan agar rencana pemekaran Papua didasarkan dengan pertimbangan faktor teknis bukan politis. Menurutnya, sudah ada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait persyaratan pemekaran daerah.
Mantan direktur jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengaku, untuk Papua sendiri, jumlah penduduk belum masuk kategori, sedangkan luas wilayah sudah memenuhi persyaratan. Sementara untuk potensi ekonomi di Papua sudah memadai tetapi tidak bisa secara otomatis bisa langsung mendapatkan dana yang besar.
Ia melanjutkan, persoalan lainnya dalam rencana pemekaran Papua ini adalah kekhususan tanpa melalui daerah persiapan dan tak harus memenuhi syarat dasar maupun administratif. Norma yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua yang merupakan turunan Undang-undang Otonomi Khusus Papua ini pun bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Makanya saya juga kaget tiba-tiba Papua nggak pakai daerah persiapan, nah itu pertimbangan, saya kira kuat sekali faktor politis ketimbang faktor teknis dan syarat pemerintahan yang baik," katanya.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Terius Yigibalom Kembali Pimpin Ketua Adkasi PapuaPelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Acara juga dihadiri oleh sejumlah petinggi lembaga negara, seperti Ketua DPR RI, perwakilan Polri, TNI, Kejagung dan sebagainya.
Read more »
Demo Tolak Pemekaran Papua di Yahukimo Berakhir Ricuh, 2 Orang Tewas!Pada awalnya, unjuk rasa menolak pemekaran Papua di Yahukimo berjalan damai. Massa melakukan aksi ...
Read more »
Bonus Atlet Sumsel Berprestasi Di PON Papua Belum CairTerkait dengan hal ini koni sumsel memastikan akan tetap bertanggung jawab secara moril
Read more »
Gubernur Papua Barat Harap Pembangunan IKN Cepat Selesai |Republika OnlineSehingga, pejabat Pemprov Papua Barat tak lagi menempuh jarak jauh ke pusat.
Read more »
Gubernur Papua Barat sebut lokasi IKN permudah urusan pemerintahanGubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendukung pembangunan IKN Nusantara di Kaltim karena lokasinya lebih dekat sehingga mempermudah urusan penyelenggaraan pemerintahan.
Read more »