Sejumlah kebijakan pemerintah yang cenderung meresahkan belakangan ini seperti pencairan JHT dinilai menunjukkan demokrasi era pemerintahan Presiden Jokowi tak lebih baik dari Orde Baru.
“Bahkan bisa jadi orang mengatakan lebih parah dari masa orde baru sesungguhnya. Iya. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan pembangunan, dalam konteks, tanda kutip, diskriminasi dalam menangani kasus kelompok tertentu. Itu yang sering kali dinilai para ahli bahwa tingkat demokrasi kita sekarang tidak lebih baik dari masa Orde Baru,” kata Jamin.
Peraturan kedua yakni tentang kewajiban lampiran keanggotaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ingin melakukan sejumlah transaksi masyarakat mulai dari ibadah, jual beli tanah, hingga mengurusi Surat Izin Mengemudi .Berbagai Aturan Cenderung Meresahkan Lebih dalam lagi, ia melihat BPJS justru seolah menjadi instrumen untuk kepentingan pemerintah, bukan lagi untuk kebutuhan rakyat. Ia pun mempertanyakan hakikat BPJS itu sebenarnya, apakah hak atau kewajiban.
“Akan lebih baik ketika pemerintah responsif pada suara dan keluhan semua kalangan. Kemudian bersikap untuk mendengar dan enggak menutup kemungkinan untuk memperbaiki,” katanya.“Gejolak paling terasa nantinya yakni keresahan sosial yang berkepanjangan. Ini bisa mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi pemerintah,” kata Jamin lagi saat ditanya soal kemungkinan adanya pergerakan sipil.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Diminta Surya Paloh, Jokowi Duduk di Kursi Ketum Nasdem di Gedung Baru!Inilah momen di mana Presiden Joko Widodo diminta oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mencoba duduk di kursinya
Read more »
Jokowi: Yang Senang Naik Mobil Pakai BBM Fosil, Jangan Pindah ke Ibu Kota BaruPresiden Jokowi mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan cocok dengan masyarakat yang senang berjalan kaki dan bersepeda.
Read more »
Jokowi Panggil Menaker, Beri Instruksi Baru Terkait JHT - Pikiran-Rakyat.comPermenaker Nomor 2 Tahun 2022 kemudian ramai dikritik oleh masyarakat dan serikat buruh. Jokowi memanggil Menaker Ida Fauziyah.
Read more »
Pesan Jokowi dan Megawati untuk Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto | Kabar24 - Bisnis.comAndi Widjajanto resmi dilantik sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin, 21 Februari 2022.
Read more »
Agus Widjajanto: Timses Jokowi Kini Jadi Gubernur Lemhanas | Kabar24 - Bisnis.comAndi Widjajanto dikenal dekat dengan pemerintahan Jokowi, dia adalah bekas Sekretaris Negara dan anak dari politikus senior PDIP Theo Syafei.
Read more »