Nasional Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan personel TNI/Polri tak boleh diangkat menjadi penjabat kepala daerah. MK KepalaDaerah
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Themis Indonesia, Feri Amsari, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan personel TNI/Polri tak boleh diangkat menjadi penjabat kepala daerah. Dia mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tugas TNI/Polri bukan menjadi penjabat pemerintah daerah, melainkan pertahanan dan keamanan.
Baca Juga Dalam Undang-Undang mengenai TNI maupun Polri, juga ditegaskan personel aktif dilarang menduduki jabatan sipil. TNI/Polri hanya dapat memegang jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Dia menjelaskan, dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan amanat konstitusi yang memerintahkan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Menurut Feri, untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu, MK memerintahkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menuju pilkada serentak secara nasional.
Feri melanjutkan, peraturan pelaksana dibentuk agar penunjukan penjabat kepala daerah menjamin keterbukaan dan transparansi. Sedangkan, sejauh ini, tidak ada keterbukaan dalam pengangkatan lima penjabat gubernur dan 43 bupati/wali kota pada Mei 2022, seperti alasan pemerintah akhirnya menunjuk para pejabat tersebut untuk menjadi penjabat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Seribu Lebih Aparat Polisi Hingga TNI Bakal Ikut Amankan Pernikahan Ketua MK Dan Adik JokowiAcara pernikahan Ketua MK dengan adik Presiden Joko Widodo tinggal 2 hari lagi. Aparat gabungan dari TNI hingga Polri pun ikut disiapkan untuk mengamankan acara tersebut.
Read more »
Puan:Soal Putusan MK UU Ciptaker DPR Tunggu Supres PresidenRevisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode Omnibus Law.
Read more »
Persiapan Pernikahan Ketua MK dan Adik Jokowi, Dekorasi Mengusung Tema Jawa KlasikPada hari Kamis 26 Mei, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikahi Adik Presiden Joko Widodo, Idayati.
Read more »
Akad Nikah Ketua MK dan Adik Jokowi Digelar Hari Ini, Intip ProsesinyaPada Kamis (26/5) hari ini, pernikahan adik Jokowi dengan Ketua MK akan digelar. Menjelang hari bahagia tersebut, pihak penyelenggara membocorkan prosesi yang berlangsung.
Read more »