Demi tegaknya konstitusi, maka KPU harus tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024 yang telah berjalan. Pemilu tidak bisa ditunda agar demokrasi tidak mati.
Pakar hukum Universitas Jember, Adam Muhshi, mengatakan gugatan Partai Prima yang meminta penundaan tahapan Pemilu 2024 seharusnya ditolak oleh majelis hakim yang menyidangkan gugatan tersebut.
“Itu artinya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nyata-nyata menentang ketentuan UUD 1945," ucap Adam. Adam memastikan kompetensi tersebut telah dikunci oleh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tetap Jalankan Pemilu 2024, Ketua KPU: Dasar Hukum Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 Masih SahKPU tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 meski ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara gugatan Partai Prima.
Read more »
Diminta Tunda Pemilu, KPU Tetap Laksanakan Tahapan Pemilu 2024 |Republika OnlineKPU telah menyatakan banding atas putusan PN Jakpus itu.
Read more »
KSP Tegaskan Pemilu Seusai JadwalPemerintah, kata Dani, meminta masyarakat tetap tenang dan menjaga suasana kondusif dalam menyikapi putusan itu.MediaIndonesia ReferensiBangsa PemiluTunda Sumber:
Read more »
PN Jakpus Perintahkan Pemilu 2024 Ditunda, Pakar: Tidak Masuk Akal!Pakar hukum tata negara putusan sebut PN Jakpus tidak masuk akal. Sebab, putusan tersebut dinilai menentang ketentuan pasal konstitusi.
Read more »
Cegah Hasil Pemilu 2024 Cacat Hukum, KPU Harus Laksanakan Putusan PN JakpusKetua DPP-ARUN Bob Hasan mengatakan KPU harus melaksanakan putusan PN Jakpus untuk mencegah hasil Pemilu 2024 cacat hukum
Read more »