Menurut dia, langkah PN Jakpus yang tetap menyidangkan perkara menjadi sebuah tindakan yang aneh.
"Putusan ini mengejutkan karena sebenarnya banyak aturan yang dilanggar," kata Feri Amsari dalam diskusi"Jalan terjal Pemilu 2024" di Jakarta, Sabtu .
"Jika kemudian ada yang mengajukan perkara PMH ke pengadilan negeri maka pengadilan negeri akan melimpahkannya ke pengadilan tata usaha negara." "Aturan ini terang benderang sudah dari 2019, sudah ada tradisi di pengadilan negeri untuk melimpahkan perkara PMH ke PTUN, rata-rata semua ditolak , boleh dilihat catatannya," kata Feri lagi.Karena dasar itu, menurut dia, langkah PN Jakpus yang tetap menyidangkan perkara menjadi sebuah tindakan yang aneh.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fahri Bachmid: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Tidak Dapat DieksekusiPakar hukum tata negara Fahri Bachmid menyebut putusan PN Jakpus jika diterapkan akan memunculkan kekacauan ketatanegaraan.
Read more »
Keputusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Melanggar Peraturan BerikutPakar hukum tata negara menyebut putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 aneh dan melanggar peraturan.
Read more »
Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024 Melanggar Peraturan BerikutPakar hukum tata negara menyebut putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024 aneh dan melanggar peraturan.
Read more »
Pakar Hukum: PN Jakpus Tak Bisa Memerintah KPU untuk Menunda PemiluPN Jakpus tak bisa memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Read more »
Ahli Hukum Tata Negara: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Berpotensi Ciptakan KekacauanPakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan penundaan Pemilu...
Read more »
Heboh Putusan PN Jakpus Soal Pemilu Ditunda, Pakar Hukum: Harus Segera Dibatalkan!Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang berisi penundaan Pemilu tidak bisa dilakukan.
Read more »