Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Dikoreksi

South Africa News News

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Penyidik Tunggal OJK Bermasalah dan Perlu Dikoreksi
South Africa Latest News,South Africa Headlines
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 92%

'Mestinya aparat penegak hukum (kepolisian) tetap diberikan kewenangan serupa, jadi conflict of interest bisa dihindari.'

PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah mengingatkan adanya masalah penting dalam Pasal 49 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK, yang menetapkan penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Selain itu, Castro menilai potensi konflik kepentingan sangat besar dalam aturan baru tesebut. Menurutnya, akan sulit jika nantinya terduga pelakunya justru berasal dan internal OJK sendiri. Selain itu, kata Castro, pihak OJK akan cenderung pilah pilih kasus. Kesannya akan seperti cherry picking dengan penanganan perkara oleh penyidik OJK bergantung kepada kepentingan lembaga dan pejabatnya semata.

"Apalagi jika tidak disertai dengan konsep pengawasan yang memadai, baik secara internal maupun eksternal. Ini jelas kondisi yang berbahaya," katanya.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

South Africa Latest News, South Africa Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sidang Surya Darmadi, Pakar Hukum Tegaskan Kerugian Negara Harus Nyata dan PastiSidang Surya Darmadi, Pakar Hukum Tegaskan Kerugian Negara Harus Nyata dan PastiPakar Hukum Pidana, Agus Surono, menegaskan penghitungan kerugian perekonomian negara harus jelas dan pasti. Dia menyebut penghitungan kerugian perekonomian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mengada-ada atau sekadar menafsirkan.
Read more »

Analisis Akhir Sidang Sambo Cs, Pakar Hukum Pidana: Kalau Waktu Habis Maka...Analisis Akhir Sidang Sambo Cs, Pakar Hukum Pidana: Kalau Waktu Habis Maka...Jika pihak Pengadilan kembali mengajukan perpanjangan sidang Sambo Cs, maka batas akhir menjadi...
Read more »

Deretan Pakar hingga Aktivis Hukum yang Menolak Perppu Cipta KerjaDeretan Pakar hingga Aktivis Hukum yang Menolak Perppu Cipta KerjaPerppu Cipta Kerja telah diterbitkan Presiden Jokowi di akhir tahun 2022. Perppu Cipta Kerja ditolak oleh para aktivis hingga pakar hukum, berikut deretannya.
Read more »

Pemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP BaruPemerintah Gandeng Pakar Hukum Lintas Universitas Sosialisasikan KUHP BaruSosialisasi KUHP baru ini juga bakal dilakukan kepada para akademisi di kampus dan komunitas yang memerlukan pemahaman soal aturan tersebut.
Read more »

Pandangan Pakar Hukum Pidana Soal Konsep Niat Mens Rea - tvOnePandangan Pakar Hukum Pidana Soal Konsep Niat Mens Rea - tvOneKuasa Hukum Richard Eliezer atau Bharada E, Ronny Talapessy mengatakan bahwa Bharada E tidak punya niat atau mens rea dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. - tvOne
Read more »

Mahfud MD: Salah Satu Sumber Hukum Nasional Adalah Hukum IslamMahfud MD: Salah Satu Sumber Hukum Nasional Adalah Hukum IslamMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar masyarakat tidak membenturkan antara hukum Islam dengan hukum nasional.
Read more »



Render Time: 2025-03-06 17:45:14