Guberbur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk yang melantik Valentinus Sudarjanto sebagai Penjabat (Pj) Bupati Mimika menggantikan Johannes Rettob menuai polemik
Fahri menilai pelantikan Valentinus Sudarjanto oleh Ribka Haluk merupakan permasalahan serius yang harus segera dituntaskan melalui pendekatan hukum administrasi maupun secara konstitusional.
Pasalnya, kata dia, Johanes Rettob masih merupakan Pj Bupati Mimika yang sah dan masih dapat menjalankan roda pemerintahan di Mimika. Sebab, meskipun tersangkut masalah kasus dugaan korupsi tetapi Kejaksaan Tinggi Papua memutuskan tidak menahan Johanes Rettob. “Pada tanggal 01 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A, dalam proses ini Johanes Rettob tidak dilakukan penahanan dengan demikian Johanes tetap menjalankan pemerintahannya sebagaimana mestinya,” jelas Fahri.
Akan tetapi, lanjut Fahri, Kejati Papua menempuh upaya hukum kedua dengan mengajukan dakwaan baru dan melayangkan surat kepada PjKejati Papua menuding Johanes Rettob yang masih aktif menjabat sebagai Pj Bupati Mimika telah menggerakkan massa, membuat opini di media sosial, gerilya mencari dukungan politik, pembenaran atas perbuatannya, hingga berupaya menggagalkan proses penuntutan yang sedang berjalan.
Fahri menyatakan langkah Kejati Papua yang meminta pemberhentian sementara Johanes Rettob merupakan bentuk tindakan non-proseduran atau prosudural's inappropriate action.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pakar Hukum Sebut Penunjukan Pj Bupati Mimika Terdapat Problem HukumKeputusan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk yang melantik Valentinus Sudarjanto sebagai Pj Bupati Mimika menggantikan Johannes Rettob menuai sorotan.
Read more »
Pakar Hukum Nilai Ada Masalah Serius soal Penunjukan Pj Bupati MimikaPakar hukum dari UMI Makassar Dr Fahri Bachmid, menilai ada persoalan serius dalam pelantikan Pj Bupati Mimika, Sumito, menggantikan Johannes Rettob. Apa itu?
Read more »
Kata Pakar Hukum soal Mendagri Berhentikan Sementara Plt Bupati MimikaKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika dinilai bentuk kesewenang-wenangan.
Read more »
Pakar Nilai Ada Indikasi Tindakan Kesewenang-wenangan dalam Putusan Mendagri Soal Pemberhentian Sementara Plt Bupati MimikaPakar Hukum Tata Negara Jimmy Z. Usfunan, menyatakan Keputusan Mendagri soal Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika, tunjukkan tindakan kesewenang-wenangan
Read more »
Pelantikan Pj Bupati Mimika Dipersoalkan, Kemendagri Pastikan Semua Sesuai AturanKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan angkat suara, terkait penunjukan Penjabat atau Pj Bupati Mimika yang ramai mendapat sorotan.
Read more »
Pakar Hukum Sebut Penagihan Janji 'Gantung di Monas' ke Anas Perlu Dikaji secara ObjektifAnas dinilai masih memerlukan keadilan secara hukum dan sosial.
Read more »