Pakar hukum, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH.MLi, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar tidak terlalu memaksakan regulasi pelabelan BPA
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Pakar hukum persaingan usaha yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH.MLi, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tidak terlalu memaksakan regulasi pelabelan BPA pada kemasan pangan berbahan Polikarbonat. Karena, menurutnya, isu mengenai bahaya BPA dalam kemasan tersebut masih terjadi pro kontra.
Dia juga mempertanyakan apakah BPOM sudah mengukur dampak dari regulatory impact assessment dari wacana pelabelan BPA itu. Menurutnya, kebijakan ini jelas akan menjadi satu level beban yang akan dihadapi pelaku usaha yang memproduksi produk terkait. “Kalau BPOM mengatakan produk itu merusak kesehatan masyarakat, saya mau tanya ada buktinya tidak di masyarakat. Jangan-jangan asal ngomong saja mereka itu. Makanya banyak orang yang ribut karena isu ini,” tukasnya.
“Jadi, jika BPOM ingin mewacanakan pelabelan, ya semua harus dilabeli, baik kemasan berbahan Polikarbonat maupun PET. Karena semua plastik itu sama-sama berbahaya bagi kesehatan,” kata Rizal.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kuasa Hukum Aleng Nilai Dakwaan Tidak CermatAleng dan keluarganya, petani yang dituduh mencuri di kebunnya sendiri, jalani sidang kedua. Ia, anak, dan iparnya diancam tujuh tahun penjara karena memanen sawit. Nusantara AdadiKompas
Read more »
Lukas Enembe Sakit Tapi Menolak Dibawa ke RSPAD, Kuasa Hukum Beri PenjelasanLukas Enembe dikabarkan menolak untuk dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto kendati kondisi kesehatannya memburuk. Kuasa hukumnya memberi penjelasan
Read more »
Kuasa Hukum Beberkan Penyebab Lukas Enembe Dirawat di RSPADGubernur nonaktif Papua Lukas Enembe kembali menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe...
Read more »
Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPR - Jawa PosSeorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Yudi Herzandi memohon perlindungan hukum kepada Komisi 3 DPR atas dugaan kriminalisas
Read more »
Penegak hukum hingga Ketua DPRD disebut terima uang suap kasus CCTV - ANTARA NewsANTARA - 4 orang saksi dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara suap pengadaan CCTV dan Internet Service Provider (ISP) ...
Read more »
Asisten Pemkab Musi Banyuasin Minta Perlindungan Hukum Ke DPRSeorang Asisten Pemerintahan di Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan bernama Yudi Herzandi mengadu dan memohon perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI.
Read more »