Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker. DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
PENERBITAN peraturan pemerintah pengganti undang-undang dari Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo dinilai janggal. Sebab, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 2020 lalu mengamanatkan pemerintah dan DPR memperbaiki UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat dalam waktu dua tahun.
Sayangnya, selama dua tahun sejak diputuskan MK, pemerintah dan DPR tidak melakukan upaya perbaikan UU Ciptaker sama sekali. Dalam hal ini, alasan terbitnya Perppu Ciptaker tersebut jadi dipertanyakan. "Dari pendapat pemerintah soal hal ihwal kegentingan yang memaksa, saya tidak melihat ada konstruksi yang terang benderang soal keadaan yang memaksa itu. Jadi seolah dibuat-buat, dianggap keadaan memaksa, lalu dikeluarkan perppu," katanya.Penerbitan perppu, lanjutnya, adalah upaya pemerintah untuk melegitimasi UU Ciptaker. Feri berpendapat cara ini tidak sehat.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui PerppuJokowi Revisi RUU Ciptaker Melalui Perppu. Dia mengatakan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perppu adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global.
Read more »
Anggota Komisi IX DPR Tolak Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Padahal Tidak Ada yang MendesakAnggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari tolak Presiden Jokowi terbitkan Perppu Cipta Kerja sebagai pengganti UU Nomor 11 Tahun 2020. Seakan dahului pembahasan DPR
Read more »
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Badan Legislasi DPR Sebut Tak MasalahPresiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu tersebut menggantikan UU Nomor
Read more »
Masih Masa Reses, DPR Belum Bisa Tanggapi Perppu Cipta KerjaAchmad Baidowi menjelaskan karena DPR saat ini sedang dalam masa reses pembahasan baru bisa dilakukan Januari 2023.
Read more »
Tolak Keras Perppu Cipta Kerja, Begini Kata Anggota Komisi IX DPR RIPerppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja baru saja diterbitkan Presiden Jokowi. Sontak hal itu menyita perhatian publik hingga Anggota Komisi IX DPR RI.
Read more »