Kepala Badan Litbang Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kebijakan pengukuran IPKD sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah. Kemendagri
Agus Fatoni menjelaskan kebijakan pengukuran IPKD dibangun sebagai upaya untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.
Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 283 ayat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Dia menambahkan kebijakan pengukuran IPKD juga dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan tata kelola keuangan daerah.
Fatoni berharap agar amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Siap Pasang Badan untuk Jokowi, Megawati Dianggap BerlebihanMegawati dinilai tidak siap berdemokrasi bila pasang badan untuk menangkal kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam sebuah webinar Rabu (18/8/2021),...
Read more »
3 Cara Ampuh Menurunkan Berat BadanTak perlu takut makan lemak, meski Anda sedang dalam upaya menurunkan berat badan. Pasalnya, tubuh tetap membutuhkan lemak sehat, apa pun program diet yang Anda pilih. | Sains
Read more »
Jangan Sedih, Mayoritas Orang Memang Kesulitan Turunkan Berat BadanMayoritas orang kesulitan untuk menurunkan berat badan, namun bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak disadari.
Read more »
Rumah Dinas DPR Diambil Alih Kemenkeu? Ini PenjelasannyaPemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggodok rencana pengelolaan rumah dinas DPR/MPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Pemerintah dalam...
Read more »