Rencana belanja senjata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengkhawatirkan. Kita perlu memastikan keterbukaan dan kontrol atas pengadaannya. Jangan sampai terjadi korupsi hingga penggunaannya yang melanggar HAM. Opini korantempodigital KoranTempo
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merencanakan belanja senjata sebesar Rp 1.750 triliun lewat Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024. Hal itu dituangkan dalam usulan Kementerian Pertahanan kepada Presiden Joko Widodo melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Rencana Prabowo itu mengejutkan dan mengkhawatirkan.
Mengapa tiba-tiba muncul sebuah rencana belanja senjata yang fantastis? Bukankah selama ini telah ada penganggaran sektor pertahanan yang memadai, khususnya untuk belanja senjata? Bagaimana sebenarnya tata kelola soal pengadaan senjata di Indonesia? Bagaimana pemerintah memperbaiki masalah ini?Wajar jika pengadaan senjata selalu mendapat sorotan.
Perusahaan ini ditengarai sebagai bisnis swasta yang tidak bonafide, dikelola oleh salah seorang pengurus Partai Gerindra, dan ditunjuk karena faktor kedekatan pribadi dengan Prabowo. Perusahaan ini ada kemungkinan akan memperoleh komisi senilai 5 persen dalam perdagangan senjata global. Yang akan rugi adalah negara. Dampaknya bisa sangat mematikan bagi masyarakat ataupun prajurit TNI sendiri. Sebagai contoh, tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 baru-baru ini adalah tanda kuat betapa fatal dampak ketidakberesan dari pengadaan kapal selam buatan Jerman berusia 44 tahun ini dan juga kondisi umum alutsista di Indonesia. Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme pengadaan alutsista Indonesia.
Ketiga, laporan belanja pertahanan masih bermasalah. Anggaran belanja pertahanan memang baru 0,8 persen dari produk domestik bruto negeri ini. Namun, dengan jumlah yang kecil ini saja, laporan Kementerian Pertahanan masih bermasalah, dari ketaatan pada prosedur baku, risiko penyalahgunaan anggaran, hingga buruknya dokumentasi perjalanan dinas .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Opini: Menentukan Nasib Garuda Sang Pembawa Bendera oleh Chappy Hakim - Opini - koran.tempo.coGaruda dilanda krisis keuangan di tengah badai pandemi Covid-19. Perlu langkah yang rasional untuk mengatasi masalah maskapai penerbangan nasional. Opini korantempodigital KoranTempo
Read more »
Delapan Kali Berturut-turut, OJK Raih Opini WTP dari BPK |Republika OnlineSejak laporan keuangan di 2013, OJK selalu menerima opini WTP BPK
Read more »
Laporan Keuangan OJK Tahun 2020 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPKOpini WTP untuk laporan keuangan 2020 ini diperoleh OJK untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan OJK pertama kali terbit di 2013.
Read more »
Opini: Menentukan Nasib Garuda Sang Pembawa Bendera oleh Chappy Hakim - Opini - koran.tempo.coGaruda dilanda krisis keuangan di tengah badai pandemi Covid-19. Perlu langkah yang rasional untuk mengatasi masalah maskapai penerbangan nasional. Opini korantempodigital KoranTempo
Read more »
Membaca Polarisasi PolitikBeberapa hasil riset opini terbaru menunjukkan perbedaan respons publik terhadap kebijakan dan program pemerintah. Berbasis data pemilih dalam Pemilu Presiden 2019, maka nampak disparitas opini atau respons publik itu. Opini AdadiKompas
Read more »
Delapan Kali Berturut-turut, OJK Raih Opini WTP dari BPK |Republika OnlineSejak laporan keuangan di 2013, OJK selalu menerima opini WTP BPK
Read more »