Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika khawatir potensi tebang pilih kasus setelah OJK diberi kewenangan sebagai penyidik tunggal sebagaimana diatur di UU PPSK.
Yeka menjelaskan soal proses yang nanti bakal terjadi setelah OJK menjadi penyidik tunggal di sektor jasa keuangan. Kasus yang selama ini ditangani oleh polisi dan kejaksaan, bakal diambil alih oleh OJK.
"Turunan dari itu apa? Fungsi pengawasan nya yang kuat. Jangan sampai kasus asuransi, jangan sampai kasus maraknya investasi bodong, jangan sampai dia lari 'oh itu bukan tanggung jawab saya'. Masyarakat juga harus lebih pintar lagi," ujar Yeka. "Jangan jadi nanti OJK itu cuma digilir aja, ada orang setelah masuk kamu salah kamu tangkap, tapi iklimnya dulu dia benahi gitu lho," sambung dia.
Yeka mengatakan sumber pendanaan OJK harus mutlak dari APBN jika ditetapkan menjadi penyidik tunggal. Dia tidak ingin ada sumber dana lain yang masuk ke OJK.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Setelah Protes Berdarah 40 Korban Jiwa, Presiden Peru Dina Boluarte Dapat Dukungan ParlemenAnggota parlemen konservatif mendukung nama anggota kabinet yang dijakukan Presiden Dina Boluarte setelah bentrok berdarah.
Read more »
Duh, 129 Anggota Dewan Izin di Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPRFOTO DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2022-2023. Sebanyak 23 anggota hadir fisik, 140 anggota virtual, dan 129 anggota izin. Berikut potretnya.
Read more »
Ombudsman Sumut Soroti Operasional Mobile Banking Bank Sumut yang Belum Berizin: Berpotensi MaladministrasiOmbudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menyoroti aplikasi mobile banking Bank Sumut yang belum berizin dan berpotensi terjadi maladministrasi
Read more »
Cegah Jual Beli Jabatan, Ombudsman Minta Pemda Perketat Pengawasan Seleksi Perangkat DesaPraktik jual beli jabatan sempat terjadi dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Demak tahun 2022 lalu.
Read more »
Ombudsman Menerima 244 Laporan Selama 2022Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menerima 244 laporan masyarakat sepanjang 2022 lalu.
Read more »
Polisi dan Pemda Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat Sumut ke OmbudsmanLembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) menerima 752 laporan sepanjang 2022 lalu. Dari laporan yang masuk, pemerintah...
Read more »