Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Apa isinya?
) menerbitkan aturan baru mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS .
Direktur Humas OJK Darmansyah menjelaskan beberapa hal yang masuk dalam penyempurnaan aturan tersebut, mulai dari aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS yang disempurnakan meliputi pendirian BPRS, perizinan pendirian BPRS, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif."Kegiatan usaha BPRS, jaringan kantor, sinergi BPRS; dan cabut Izin Usaha atas permintaan pemegang saham," ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Ubah Syarat Minimum Modal Disetor BPRSOJK terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Read more »
Bank Sumut Segera Listing, Gubernur Edy Rahmayadi Minta Pengelolaan Transparan dan Profesional: Ini Uang RakyatGubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta Bank Sumut harus lebih profesional dan transparan seiring rencana perseroan akan melantai di bursa saham
Read more »
Intip Langkah Bank Ina (BINA) & Bank Oke (DNAR) Jaga Risiko Kredit Macet akibat Resesi?Dua bank kecil yakni Bank Ina dan Bank Oke berupaya menjaga kualitas kredit dengan pemantauan debitur secara intens dan menyiapkan pencadangan.
Read more »
Bank Sumut Mau IPO, Minat Beli Sahamnya?PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) akan menjadi pendatang baru BEI. Minat beli sahamnya? Baca dulu tentang perusahaannya di sini.
Read more »
Pinjol KoinWorks Incar Pembiayaan Rp20 TriliunPerusahaan pembiayaan online (pinjol) KoinWorks targetkan penyaluran pendanaan 2023 capai Rp20 triliun seiring tingginya kebutuhan UMKM Indonesia.
Read more »
KPK Endus Banyak Mark Up dalam Pembiayaan Haji, Negara Rugi Rp160 M'Faktanya menunjukkan ada perbedaan harga mulai dari biaya inap, itu cukup tinggi, termasuk biaya makan dan biaya pengawasan haji.'
Read more »