Aspek kelembagaan pengaturan utama BPRS meliputi pendirian, kepemilikan, dan modal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . Direktur Humas OJK Darmansyah mengatakan hal tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada BPRS.
"Ini juga untuk menciptakan proses perizinan BPRS yang lebih efektif dan efisien serta menghadirkan BPRS yang lebih tertata dan kuat," ujar Darmansyah. "Penyempurnaan aturan mengenai pendirian BPRS mencakup pendirian BPRS baru, penyesuaian zona pendirian BPRS, penyesuaian persyaratan modal disetor minimum, dan perubahan Izin Usaha BUS atau BUK menjadi BPRS," jelas Darmansyah.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OJK Ubah Syarat Minimum Modal Disetor BPRSOJK terus berupaya meningkatkan kontribusi industri perbankan pada pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong konsolidasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Read more »
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Momentum Menumbuhkan Budaya K3 |Republika OnlineK3 jadi aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan dan hak dasar tenaga kerja
Read more »
Kabupaten Malang Miliki Wisata Baru Latar Bale di Lawang |Republika OnlinePengelola perlu tetap memperhatikan aspek kebersihan dan keindahan.
Read more »
OJK Jadi Penyidik Pidana Jasa Keuangan, Begini Tanggapan Mabes PolriMabers Polri menanggapi kewenangan tambahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan pindana jasa keuangan.
Read more »
3 Cara Mengecek Pinjol Ilegal di OJK Cukup Pakai PonselCara mengecek penyedia pinjaman online (pinjol) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa dilakukan dengan mudah via ponsel. Berikut ini 3 caranya
Read more »
Mahasiswa Kritik soal Beleid OJK Jadi Penyidik Tunggal Pidana Jasa KeuanganUndang-Undang atau beleid tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai satu-satunya institusi yang memiliki hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Read more »