Tenaga kesehatan menuntut hak mereka, sementara Pemkab Flores Timur masih menunggu audit BPK. Polemik itu agar segera diakhiri. Nusantara AdadiKompas
Tenaga kesehatan yang betugas di RSUD Hendrikus Fernandez di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, berunjuk rasa menuntut imbal jasa penanganan pasien Covid-19 yang belum dibayar. Unjuk rasa itu berlangsung di Larantuka pada Rabu .
LARANTUKA, KOMPAS — Imbalan jasa atas penanganan pasien Covid-19 selama lebih kurang 8 bulan belum juga diterima petugas di Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandez, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, pemerintah daerah selaku pemegang kendali keuangan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sejumlah pihak berharap polemik tersebut segera diakhiri.
Yorita Temaluru, perwakilan tenaga kesehatan , lewat sambungan telepon pada Kamis menegaskan, pihaknya akan terus menuntut hak mereka. Ia menuturkan, besaran klaim dari rumah sakit atas pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 dimaksud sekitar Rp 14 miliar. Dari jumlah tersebut, 40 persen di antaranya diperuntukkan bagi jasa pelayanan kesehatan.
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Wilayah XX dukung Benteng Niew Victoria Ambon jadi objek wisataBalai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX mendukung situs Benteng Niew Victoria di Kota Ambon, Maluku, menjadi destinasi dan objek wisata ...
Read more »
Pemkab Karanganyar Rampungkan 708 Rekomendasi BPKRADARSOLO.ID – Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengklaim telah menyelesaikan 95,61 persen atau 708 rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap semua objek terperiksa mulai tingkat kabupaten sampai desa.
Read more »
Dinilai Amburadul, Pengelolaan Aset Daerah Tasikmalaya Mendapat Sorotan - Pikiran-Rakyat.comBPK bahkan sudah merekomendasikan Pemkab Tasikmalaya untuk segera menertibkan sistem pengelolaan asetnya.
Read more »
Kekurangan Tenaga Kerja Terampil, Jerman Bakal Permudah Persyaratan Pekerja Migran Non-Uni EropaPemerintah Jerman hari Rabu, (30/11/2022) mengatakan berencana melonggarkan aturan masuk bagi imigran dari luar Uni Eropa untuk membantu memenuhi permintaan
Read more »
Pembentukan Majelis Tenaga Nuklir Disetujui, Menteri ESDM Bahas Usulan PLTNPemerintah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir (MTN) yang diatur dalam rancangan undang-undang.
Read more »
Pemerintah Setujui Pembentukan Majelis Tenaga NuklirNuklir menjadi salah satu pokok pembahasan dalam daftar inventarisasi masalah RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Salah satu hal yang dibahas dalam rancangan itu adalah soal pembentukan majelis tenaga nuklir. Ekonomi AdadiKompas
Read more »