Aturan syarat penyelenggara pendidikan penerima dana BOS dinilai diskriminatif
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menilai aturan terkait dasar perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah reguler, yang salah satunya syaratnya harus memiliki paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir, diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Karena itu aliansi menyatakan menolak aturan tersebut dan meminta pemerintah mencabut ketentuan tersebut.
Aliansi menyoroti Pasal 3 ayat huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler di Permendikbud yang diundangkan pada 16 Februari 2021 itu. Di sana tertera ketentuan sekolah yang dapat menerima dana BOS reguler yang berbunyi sekolah harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir.
Berdasarkan amanat itu, aliansi menyatakan pemerintah harus memastikan setiap anak bangsa wajib mengikuti pendidikan selama 12 tahun. Selain itu, mewujudkan pendidikan yang berkualitas juga menjadi salah satu indikator ketercapaian tujuan pembangunan milenium dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu, aliansi meminta pemerintah mempertegas kebijakan pendidikan nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia. Dalam hal itu juga mereka meminta agar menjauhkannya dari praktik diskriminasi. Selain itu, kebijakan pendidikan nasional juga harus sesuai dengan ketentuan utama pendidikan nasional, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat dan ayat .
South Africa Latest News, South Africa Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Cara Bea Cukai Edukasi Beragam Aturan Kepabeanan ke Pengguna JasaBea Cukai terus mengedukasi pengguna jasa dan masyarakat terkait aturan kepabeanan melalui sosialisasi yang dilaksanakan di sejumlah daerah.
Read more »
TNI AD Tegaskan Sudah Hapus Aturan Tes Keperawanan dalam Seleksi MasukKepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat (Kapuskes AD) Mayor Jenderal TNI Budiman menegaskan matranya sudah resmi menghapus tes keperawanan. TempoNasional
Read more »
OJK Terbitkan Aturan Baru Soal Securities Crowdfunding, Ini Rincian KetentuannyaPeraturan OJK ini mengatur mengenai keharusan bagi Penyelenggara Layanan Urun Dana untuk terdaftar sebagai PSE pada Kemenkominfo RI.
Read more »
Reaksi Orang Tua AS atas Aturan China Batasi Waktu Main Video GameRaleigh Smith Duttweiler sedang melipat pakaian di rumahnya di Ohio, sementara ketiga anaknya bermain video game Minecraft di lantai atas. Saat itu dia mendengar berita di NPR tentang peraturan baru China yang melarang remaja dan anak-anak di bawah usia 18 main video game selama lebih dari tiga...
Read more »
Aturan PPKM Diperlonggar, Bagaimana Prospek Emiten Operator Mal ke Depan?Meski masih beroperasi dengan pembatasan yang cukup ketat, aktivitas di mal sudah dapat kembali bergerak.
Read more »